Arie Kriting: yang Pro-Pemerintah dan yang Anti-Pemerintah Sama-sama Nyebelin

Komika, Satriaddin Maharingga Djongki atau Arie Kriting, mengaku sekarang jarang menyuarakan masukan-masukan kepada pemerintah di media sosial. Alasannya, respons mereka yang pro-pemerintah maupun anti-pemerintah sebenarnya sama-sama menyebalkan.

“Karena, bukan hanya buzzer yang suka sama pemerintah, yang enggak suka pemerintah juga itu nyebelin menurutku. Misal, kita cuma menyuarakan, ini yang pro-pemerintah dengan yang anti-pemerintah sama aja nyebelinnya buat saya,” kata Arie kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (13/01/2026).

Kondisi itu membuat Arie lebih banyak memposting hal-hal yang menyenangkan saja. Padahal, ia menekankan, ketika mereka menyuarakan pandangannya di media sosial itu sekadar menyampaikan yang sebenarnya terjadi kepada mereka yang berkepentingan.

Tapi, ia menyampaikan, respons mereka yang pro-pemerintah biasanya begitu keras, bahkan menuduh Arie sebagai pendukung pihak-pihak tertentu yang masih sakit hati. Ternyata, respons yang negatif serupa turut diberikan mereka yang anti-pemerintah.

“Semangat pertempuran tuh sudah nempel di masing-masing, kayak kenapa kalian harus segitunya untuk membenci dan segitunya untuk kontra terhadap sesuatu. Itu sekarang, apalagi saya misal, wah sudah dibilang sekolam, ini Arie Kriting memang Anak Abah. Padahal, saya mah enggak pernah jadi Anak Abah, saya mah Anak Mahfud,” ujar Arie.

Ia menegaskan, setiap kali mereka menyuarakan apa yang terjadi itu sama sekali tidak bermaksud membuat bising, menjatuhkan atau menggerecoki pemerintah. Mereka sekadar menyampaikan atau mengamplifikasi yang terjadi agar didengar pemerintah.

“Ini pasti yang pro-pemerintahan, tapi nanti juga itu yang anti-pemerintahan juga bising banget buat saya. Terlihat seperti support tapi kayak gue enggak maksud itu, saya tidak mau menjatuhkan pemerintah, cuma kasih tahu ada seperti itu di kampung saya. Wah, itu sudah seperti kita mau memberontak, tidak, kalem saja,” kata Arie.

Bagi Arie, ada pergeseran cara pemangku kepentingan menggunakan media sosial hari ini dibanding era 2014an. Dulu, ia mengingatkan, respons yang didapat dari aspirasi yang disuarakan di media sosial, baik parlemen maupun pemerintah, cukup positif.

Contoh, lanjut Arie, ada orang-orang seperti Fadjroel Rachman, juru bicara Presiden yang kerap merespons atas apa yang disuarakan masyarakat di medsos. Ada pula Sutopo Purwo Nugroho, juru bicara BNPB yang seperti menjadi jembatan informasi masyarakat.

“Nah, yang saya lihat sekarang ada sedikit pergeseran. Kita tidak bisa lagi terlalu direct untuk masuk ke situ karena kadang-kadang, mohon maaf nih, saya agak sedikit enggan sama buzzer kadang-kadang kita menyuarakan bukan mau kritik atau menjatuhkan pemerintah, kita butuh perhatian pemerintah. Tapi, sebelum ada atensi pemerintah kita harus dihajar dulu karena ada buzzer, buzzer mengambil posisi ini,” ujar Arie.

Meski begitu, Arie berpositif thinking kalau respons negatif seperti itu tidak datang dari pemerintah atau mereka yang menjadi pemangku kepentingan. Tapi, itu semua kerap datang dari pendukung-pendukung maupun orang di lingkaran penguasa.

Contoh, ketika program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat masukan berupa kritik dari masyarakat yang memang mendapatkannya. Tapi, repons yang didapat bukan perbaikan, malah tudingan-tudingan seperti tidak bersyukur atas program itu.

“Padahal, itu kan dia cuma menyampaikan fakta. Nah, ada hal-hal seperti itu menurut saya apakah ini akan kita terima bahwa sekarang parlemen medsos kondisinya seperti itu, ada risiko ketika kita membangun diskusi politik, niat tulus untuk bersuara gitu, tapi lalu dipandang sebagai pesanan politik dan segala macam,” kata Arie. (WS05)