Ekonom: 2025 Salah Satu Tahun Terburuk Dalam Sejarah Ekonomi Indonesia di Arus Modal

Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dibarengi penerapan tarif tinggi dari Presiden AS, Donald Trump. Kondisi geopolitik ini membuat risiko investasi sangat tinggi dan terjadi volatilitas yang luar biasa.

“Banyak orang akhirnya mengambil sikap kembali ke safe haven antara lain US Dolar. Memang agak jadi unik, yang mengakibatkan ini Amerika, tapi ketika terjadi gejolak orang justru megang dolar dan tentu emas,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Kamis (08/01/2026).

Ia menilai, pemerintahan baru Prabowo-Gibran di awal sebenarnya sempat diharapkan bisa membawa Indonesia mengarah ke kondisi yang lebih baik. Namun, kondisi dunia yang sangat volatile, di dalam negeri ada kekhawatiran munculya risiko fiskal.

Saat kebijakan ekonomi yang ditempuh sangat populis, mendorong pertumbuhan konsumsi melalui MBG, bansos, dan Kopdes itu sudah cukup menimbulkan kekhawatiran. Ditambah komunikasi pemerintah membuat kredibilitas kebijakan ekonomi tidak begitu baik.

“Memang tidak begitu terlihat dari kacamata awam, tidak kelihatan apa yang terjadi. Namun, kalau kita lihat dari sisi pergerakan arus modal yang ada di Indonesia pada 2025, saya bisa mengatakan tahun 2025 itu merupakan salah satu tahun yang terburuk dalam sejarah ekonomi kita di bidang keuangan, khususnya di bidang arus modal ini,” ujar Halim.

Catatan neraca pembayaran Indonesia menunjukkan sejak awal tahun sudah terjadi arus modal ke luar, lebih besar usai Agustus. Karenanya, Bank Indonesia (BI) melakukan langkah-langkah intervensi jaga stabilitas keuangan, terutama nilai tukar Rupiah.

“Jadi, saya lihat secara keseluruhan ya kita beruntung kalau kita masih bisa tumbuh 5 persen, tapi ini lebih banyak karena didukung oleh persistensi konsumsi kita yang masih tetap bertahan dan bisa mendukung ekonomi kita tumbuh 5 persen. Investasinya, terlepas dari ada satu kuartal yang tiba-tiba naik tinggi, tapi secara keseluruhan kan kita lihat investasi juga belum seperti yang kita harapkan,” kata Halim.

Untuk ekspor-impor, Halim melihat, kenaikan pada kuartal ketiga memang lebih banyak karena keinginan eksportir untuk mengekspor lebih banyak sebelum tarif Donald Trump berlaku. Karenanya, Halim melihat 2025 menjadi tahun yang penuh ketidakpastian.

Apalagi, lanjut Halim, di dalam negeri kebijakan ekonomi kita masih belum dipahami pelaku bisnis. Pasar melihat situasi dalam negeri tidak begitu kondusif dari sisi sektor keuangan, mengakibatkan arus ke luar dan tercermin di pasar keuangan.

“Rupiahnya mengalami tekanan cukup besar. Jadi, keseimbangan yang kita capai di 2025 itu bagi sektor riil tidak terlalu buruk, tapi kalau dari sisi keuangannya sebetulnya kita under pressure. Dan kebijakan moneter benar-benar bukan terhambat, tetapi keinginannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu tidak optimal karena ada risiko yang sejadah habis menjaga stabilisasi nilai rupiah,” ujar Halim.

Terkait kebijakan fiskal, ia menyarankan, masalah-masalah penerimaan pajak harus bisa diatasi dengan cepat. Namun, sampai saat ini sistem pajak yang baru saja, Cortex, ternyata masih belum lancar dan risiko fiskal terlihat semakin besar.

Intinya, Halim berpendapat, kebijakan makroekonomi Indonesia betul-betul tidak bisa optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, fokusnya akhirnya masih tetap melakukan stabilisasi, sedangkan sektor luar negerinya masih sangat volatile.

“Kita berhadapan dengan pelaku usaha yang khawatir terhadap keamanan uangnya ya, tentu mereka safe haven memindahkan uangnya ke luar negeri, ya ini bukan salahnya mereka ya, tapi dalam konteks sebagai pemilik uang tentu dia akan berpikir bagaimana mengamankan nilai uangnya mereka, kekayaan mereka,” kata Halim. (WS05)