Ekonom Paparkan Dampak Luas Sektor Ekonomi Atas Lamban Penanganan Bencana Sumatera

Peneliti INDEF, Rizal Taufikurahman mengatakan, lesson learned dari beberapa kasus bencana di Indonesia sudah menunjukkan betapa penting kecepatan penanganan. Rizal menegaskan, semakin lamban akan mengakibatkan sektor ekonomi semakin terdegradasi.

“Semakin lamban, semakin akan mendegradasi ekonomi. Dari mana itu? Dari harga. Hasil penelitian dari lesson learned di Palu, di Aceh (tsunami), kalau penanganan lebih dari 20 hari harga itu naik 20-25 persen,” kata Rizal kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Sate Demokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (24/12/2025).

Ia mengingatkan, sudah satu bulan sejak bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Artinya, Rizal menekankan, sudah pasti terjadi inflasi karena bisa dibayangkan bencana melanda 3 provinsi yang notabene hub ekonomi di Pulau Sumatera.

“Ada Aceh kontribusinya 1,1 persen terhadap PDB nasional, Sumatera Utara itu 5,46 persen terhadap PDB, dan Sumatera Barat itu 1,5 persen terhadap PDB. Kalau ditotal 3 provinsi itu hampir 10-11 persen. Kalau kemudian ini turun, kita kehilangan 11 persen, itu baru yang terjadi bencana. Tapi, dalam ekonomi punya impact terhadap wilayah lain karena Sumatera Utara adalah sentra ekonominya Sumatera,” ujar Rizal.

Mulai dari Riau, Bengkulu, sampai Lampung terpengaruh karena Sumut jadi penyangga di Pulau Sumatera. Rizal menyampaikan, apa yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berpotensi menurunkan Product Domestic Bruto (PDB) nasional sekitar 0,2 persen.

Sinyalnya sudah dapat dilihat dari harga yang mengalami kenaikan sangat drastis dan terjadinya inflasi. Rizal berpendapat, pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya bisa belajar dari masa lalu, salah satunya dari penanganan bencana tsunami di Aceh.

“Yang paling efektif saya kira kita perlu belajar di apa namanya, tsunami, tsunami itu luar biasa, Padang juga sama. Saya kira status itu yang penting karena fiskal juga akan fokus, kemudian kelembagaan juga akan fokus merecovery itu,” kata Rizal.

Ia menyayangkan, penanganan tidak semasif seperti penanganan di masa lalu. Menurut Rizal, sekalipun Presiden Prabowo atau menteri-menteri di Kabinet Merah Putih secara bergantian ke Aceh, Sumut, atau Sumbar tetap saja penanganan sangat berat.

Maka itu, ia menegaskan, status bencana nasional sangat penting untuk menentukan kecepatan penanganan bencana di Sumatera. Rizal menyampaikan, suka atau tidak, diakui atau tidak, status bencana nasional akan memberikan dampak yang berbeda.

“Itu saya kira menjadi poin penting. Karena gini, kecepatan mengurus bencana ini, bayangkan BNPB pun menghitung untuk merecovery itu membutuhkan hampir Rp 56 triliun. Bayangkan, kehilangan cukup besar di sana lebih dari itu,” ujar Rizal.

Rizal menambahkan, kalau penanganan terlambat, maka dampak bencana yang dirasakan masyarakat sudah pasti akan lebih berat. Bahkan, ia memperkirakan, tahun depan kondisi yang harus dilalui masyarakat terdampak bisa jadi malah semakin memburuk.

Apalagi, ia menuturkan, BMKG sudah memprediksi kalau tahun depan masih ada potensi bencana dan sudah bisa dilihat di Kota Tegal dan Kota Malang. Rizal menyarankan, pemerintah betul-betul menyiapkan, termasuk menyiapkan mental menerima kritik.

“Karena kritik itu bukan kita tidak suka atau kita benci, bukan. Tapi, justru kita sayang dengan pemerintah agar kebijakan itu efektif, itu yang penting,” kata Rizal. (WS05)