Susno Duadji: Seperti Jonan di KAI, Keberhasilan Reformasi Polri Harus Dari Atasnya

Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji berpendapat, keberhasilan dalam melakukan reformasi tergantung dari pucuk pimpinannya. Termasuk, reformasi terhadap Polri yang saat ini sedang berjalan dengan adanya Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Susno mengingatkan, sudah ada preseden baik tentang reformasi yang benar-benar bisa diwujudkan dengan mereformasi pucuk pimpinannya. Antara lain, apa yang dilakukan Ignasius Jonan ketika memimpin KAI dan Cacuk Sudarijanto ketika mimpin Telkom.

“Keberhasilan dalam mereformasi sesuatu itu dari atas, itu pasti. Kita lihat bagaimana berhasilnya Pak Jonan mereformasi kereta api, Pak Jonan sendiri mulai dari toilet dari apa, apa, berubah sampai ke bawah. Keberhasilan Telkom dulu itu sebelum era HP, berubah karena Pak Cacuk,” kata Susno kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam Ruang Sahabat di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (29/11/2025).

Susno melihat, itu sudah pula terjadi dalam bidang-bidang lain seperti Imigrasi, walau belum 100 persen baik. Kemudian, keberhasilan Robby Djohan ketika memimpin Garuda Indonesia, walaupun turut disayangkan keberhasilan itu tidak dilanjutkan.

Dalam Polri, ia menerangkan, seorang Kapolri sudah pasti bisa memecah Kapolda yang dirasa tidak benar. Dengan kultur komando yang begitu kuat, Kapolda dapat memecat Kapolres yang tidak benar, dan Kapolres dapat memecat Kapolsek yang tidak benar.

“Saya bisa berkata begitu, saya terapkan ini di Jawa Barat, bisa kok. Dirlantas saya panggil, kalau ada gitu, yang saya copot bukan Kopral yang pungli itu, kamu yang saya copot. Nah, dia perintahkan gitu, dia takut kan dicopot kan. Kapolda perintahkan Kapolres, sampai 2 Polsek melanggar, kamu yang saya copot,” ujar Susno.

Maka itu, Susno selalu menyarankan agar pengangkatan pimpinan-pimpinan seperti itu, baik dalam Polri maupun TNI, harus dihindarkan dari campur tangan politik. Apalagi, ia menyampaikan, untuk jadi Kapolri atau Panglima harus fit and proper test di DPR.

Jika tidak dihindari campur tangan politik, ia menuturkan, anggota-anggota DPR bisa saja menitipkan permintaan-permintaan yang terkait kepemimpinan seorang Kapolri dan seorang Panglima. Timbal baliknya, mereka bisa dibuat lolos dari uji kelayakan DPR.

“Bukan hanya polisi, termasuk TNI. Kan Panglima TNI, walaupun pilihannya dikit kan yang bisa jadi Panglima TNI, yang bisa jadi yang bekas dari Kepala Staf, hanya 3. Tapi, kalau polisi bintang 2 bisa jadi Kapolri, buktinya Pak Timur, sore dinaikkan, besoknya lagi dinaikkan bintang 4, Pak Tito juga,” kata Susno. (WS05)