Intelektual: Mbok Bahas Inti Masalah, Makar atau Dana Asing Itu Urusan Intelijen

Aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (29/08/2025). Foto: Istimewa
Aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (29/08/2025). Foto: Istimewa

Intelektual, Hamid Basyaib, mengkritisi respons pemerintah dan tokoh-tokoh publik atas gelombang protes yang belakangan terjadi. Ia menilai, kemunculan tuduhan makar atau tudingan demo yang didanai asing merupakan pola-pola reaksi lama, bahkan retorik-retorik yang biasa dilakukan pada zaman 1960an.

“Mungkin maksud mereka baik, ada jenderal ini, jenderal itu, dalam arti loh kita ini sebagai bangsa, bangsa yang damai, tidak mungkin sesama anak bangsa kita benturan, niatnya begitu walau kenyataannya bukan begitu,” kata Hamid kepada terusterang.id, Kamis (04/09/2025).

Padahal, ia mengingatkan, sejarah bangsa juga penuh darah. Bahkan, ada setidaknya 23 pemberontakan yang terjadi sejak 1950an. Bagi Hamid, itu sesuatu yang cukup wajar bagi bangsa semajemuk Indonesia dengan penduduk yang semakin bertambah dengan diferensiasi sosial yang tentu saja semakin kaya.

Itu semua, lanjut Hamid, di sisi lain merajut masalah yang sebetulnya membuat proliferasi permasalahan sosial jadi meningkat. Ia merasa, itu tidak perlu disesali dan tidak penting dicegah karena hampir terjadi secara natural, malah sebenarnya kita sengaja membuat perubahan sosial seperti memasukkan teknologi.

“Jadi, tuduhan bahwa ini asing dan sebagainya itu semakin sulit diterima,” ujar Hamid.

Hamid melihat, tuduhan-tuduhan seperti itu turut mengandaikan bangsa Indonesia tidak memiliki hati, tidak mempunyai rasa kecewa. Artinya, gumpalan-gumpalan kekecewaan yang dirasakan rakyat selama ini dianggap tidak ada, dilewatkan begitu saja, tanpa ada solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya.

Hamid menekankan, dalam satu peristiwa besar seperti ini salah satu yang selalu ada dalam pergolakan yang mengarah ke satu perubahan besar tentu saja free rider atau penumpang gelap. Meski, ia menilai, gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan sebenarnya tidak sebesar seperti Reformasi 1998, misal.

“Orang ada agenda masing-masing, kita bukan lugu, kita mengerti, satu mungkin tidak signifikan, kedua, mbok yang dialamatkan inti masalah, karena ini yang lebih real, ini yang lebih aktual,” kata Hamid.

Menurut Hamid, tuduhan makar, tuduhan didanai asing, itu cuma pinggiran-pinggiran dan bisa ditangani tersendiri atau setidaknya menjadi urusan inteleijen. Hamid mengaku lelah mendengar spekulasi-spekulasi tentang siapa yang bermain, siapa yang mendanai, karena sebagai rakyat sebenarnya itu tidak penting.

Ia menegaskan, recokan-recokan itu urusan intelijen dan Indonesia sudah memiliki Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan, setiap satuan keamanan memiliki dinas intelijen seperti Polri, TNI, dan di TNI sendiri ada bermacam dinas intelijen karena Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sama-sama memiliki.

“Kalau Anda mau mengalamatkan itu silakan di rapat tertutup, strategi penumpasan orang-orang begini jangan dibagikan ke publik, yang dibagikan ke publik alamatkan saja inti masalahnya dan bagaimana mengatasinya. Pertama, pengakuan dulu, ada masalah, yes, ada masalah ini, ini, yes,” ujar Hamid. (WS05)

Temukan kami di Google News.