Respons Akumulasi Kekecewaan Publik, Mahfud MD: Rakyat Bukan Musuh Polisi!

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menyampaikan jawaban atas permintaan media terkait situasi terkini negeri. Pertama, ia melihat, situasi sekarang mencekam karena demo di DPR yang menimbulkan banyak korban dan kerusuhan yang meluas di Tanah Air, sehingga harus diselesaikan pihak yang berwenang dan berwajib.

“Kita tentu mendukung demo dan protes-protes itu, 100 persen mendukung, jika ada ketidakpuasan atau anggapan kesalahan dari para pengelola pemerintahan dan lembaga-lembaga politik, kita setuju perkeras saja protes, kita mengerti itu. Tapi, yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh,” kata Mahfud di YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (30/08/2025).

Ia menyebut, 1 korban akibat demo di DPR, Affan Kurniawan, telah tewas. Ada pula 3 korban tewas ketika Gedung DPRD Makassar diserbu massa dan dibakar. Di Bandung, beredar video polisi itu dikejar-kejar habis oleh massa sampai lari berhamburan, ditangkap, ditendang, dan itu tentu saja sudah tidak sehat.

Di sisi lain, beredar pula video di gerbang Pemuda Sentral di Jakarta, sekelompok Brimob yang menangkap seseorang yang sedang demo dibawa ke flyover, sendirian dikeroyok, ditendang dan dipukul ramai-ramai. Banyak pula polisi yang terluka parah di RS, bahkan ada yang diculik dan penuh luka sekujur tubuhnya.

Di jalan-jalan, terutama di beberapa polres, banyak bangkai-bangkai mobil dan bekas bangunan-bangunan dijebol karena penjarahan. Untuk itu, Mahfud mengingatkan, kondisi ini sudah tidak baik dan harus segera diselesaikan. Mahfud memberikan imbauan kepada segenap elemen bangsa untuk menyadari kondisi ini.

“Saudara, mari kita sadari bahwa ini tidak bagus, harus kita selesaikan. Para demonstran saya tetap mendukung tapi mari terukur agar negara ini selamat, kepada petugas lapangan juga supaya tidak sewenang-wenang,” ujar Mahfud.

Mahfud memahami, aparat tentu harus bertugas mengamankan situasi. Misal, tidak boleh sampai pagar DPR jebol atau pintu-pintu tertentu di DPR jebol, yang tentu saja tugas aparat dan merupakan perintah dari atasan. Tapi, ingat bahwa mereka harus menghadapi massa yang sudah mulai sangat marah.

“Ini yang harus bertanggung jawab adalah atasan dalam memberi komando itu supaya cermat dari waktu ke waktu, jangan sampai terjadi korban di kalangan aparat dan rakyat, yang saya lihat sekarang ini terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat, padahal aparat itu hanya menerima tugas tidak ikut mengambil keputusan politik, jadi korban, polisi jadi korban, rakyat jadi korban, oleh sebab itu ini harus diselesaikan,” kata Mahfud.

Bagi Mahfud, masalah utama itu akumulasi kekecewaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang. Tapi, hampir setiap saat protes-protes itu muncul tapi tidak jelas penyelesaiannya, lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru bagi masyarakat.

Kemudian, banyak politisi yang arogan, tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan rekasi yang kemudian memanas. Lalu, tak menentunya proses penegakan hukum, ada yang jalan ada yang tidak, ada yang sepele saja tidak bisa diselesaikan, ada yang besar tapi tanpa tindak lanjut.

Selain itu, ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi dan punya catatan korupsi, tapi berkeliaran terus memerintah dan membuat kebijakan. Mahfud menegaskan, ini harus diselesaikan agar tidak semakin rumit karena negara ini adalah milik kita bersama, bangsa Indonesia.

“Wahai seluruh rakyat, aparat itu bukan musuh Anda, wahai aparat, rakyat itu bukan musuh Anda, Anda harus menanggung akibat karena kebijakan-kebijakan dan para pejabat dan pemimpin yang korup sebenarnya, dan penyelesaiannya harus di sini, makasih,” ujar Mahfud. (*)