Oleh: Nelly Marlianti, Praktisi PR dan Mahasiswa Pascasarjana Media dan Komunikasi Universitas Pancasila
Di awal November, Badan Pusat Statistik (BPS) memuat hasil temuannya tentang kondisi pekerja di Indonesia.
Media menyoroti hasil temuan ini dengan berbagai angle pemberitaan. Namun penting untuk dilihat, bahwa dalam temuan ini, BPS menyatakan angka penganguran di Indonesia pada Agustus 2026 turun 77 ribu orang dibandingkan Agustus 2025 lalu.
Kita tahu di tahun lalu, gelombang PHK menghantui para pekerja di Indonesia. Mereka yang semula bekerja dengan ketenangan tiba-tiba dalam hitungan menit sudah masuk daftar PHK bersama para pekerja lain.
Di Januari 2026 Kementerian Tenaga Kerja merilis data pekerja terdampak PHK sepanjang tahun 2025 sebanyak 88 ribu.
Lantas bagaimana dengan temuan BPS yang dimuat di media? Apakah temuan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi para pekerja di Indonesia? Atau hasil temuannya hanya untuk menutupi fakta sebenarnya dari kondisi pekerja di Indonesia?
Jika kita membaca arah pemberitaan di media online misalnya tentang temuan BPS ini dijabarkan bagaimana angka penurunan 77 ribu penganguran di tahun ini muncul karena beberapa faktor.
Di antaranya, pekerja terdampak PHK tidak masuk daftar penganguran jika masih bekerja minimal 1 jam dalam satu minggu. Selain itu program magang hub pemerintah juga berkontribusi dalam menurunkan angka penganguran tahun ini.
BPS berdalih aturan bekerja 1 jam dalam seminggu dihitung tetap sebagai pekerja bukan penganguran berdasarkan dari standarisasi aturan International Labour Organization (ILO).
Di lain sisi, ekonom mempertanyakan standarisasi ILO untuk survei pekerja yang digunakan BPS. Pertanyaannya kemudian adalah jika aturan standarisasi pekerja dihitung minimal 1 jam seminggu, harusnya aturan yang sama juga dipakai BPS untuk besaran gaji dan pengupahan sesuai standar ILO.
Media sebagai corong informasi untuk masyarakat yang juga merupakan pekerja, dan memiliki kepentingan sebagai pekerja dalam industri media berada di posisi yang mana?
Apakah media mendukung narasi bahwa angka penganguran 2026 turun 77 ribu? Sebab jika angka penganguran turun seharusnya ini linear dengan peningkatan daya beli masyarakat.
Apakah pemberitaan ini bagian dari upaya melegitimasi keberhasilan pemerintah menurunkan angka penganguran agar diketahui masyarakat?
Sementara kalau dilihat dari tolak ukur kesejahteraan bekerja 1 jam seminggu untuk ukuran Indonesia, tentu jauh dari sejahtera mencukupi kebutuhan pokok pun belum tentu terpenuhi.
ILO tentu memiliki pertimbangan saat menetapkan standarisasi pekerja minimal bekerja 1 jam seminggu. Tidak serta merta diadopsi tanpa pertimbangan yang matang.
Seharusnya media mampu menjalankan fungsi sosial controlnya di masyarakat menjadi kritis disaat penganguran tidak memilki kuasa untuk bersuara dengan pemberitaan yang berimbang.
