Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengomentari keinginan Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wakil Presiden, serta memberikan perlawanan atas kasus ijazahnya yang sudah diputus MK dan MA. Mahfud menilai, dua keinginan Gibran sama-sama bagus.
“Menurut saya itu dua-duanya bagus. Pertama, bahwa dia mau mundur itu tepat menurut saya daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment. Impeachment itu tujuannya agar dia mundur, ini tanpa impeachment mundur lebih bagus,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026).
Ia mengingatkan, itu sudah pernah terjadi di zaman Presiden Soeharto. Karenanya, Mahfud menekankan, tidak perlu masyarakat sibuk memperdebatkan Gibran mundur atau menanti dimundurkan mengingat hak-hak dan fasilitas akan tetap didapatkan Gibran.
“Orang bisa berdebat, Pak jangan mundur, dimundurkan saja karena kalau dimundurkan berarti berhenti tidak dengan hormat dan tidak mendapat fasilitas apa-apa. Tidak juga, tidak ada Undang-Undang (UU) yang begitu, yang menentukan kalau berhenti karena diberhentikan lalu tidak dapat fasilitas, kalau mundur dapat fasilitas, hak-hak pensiun presiden dan wakil presiden, tidak ada aturan itu,” ujar Mahfud.
Ia memberi contoh lain Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mahfud menuturkan, Gus Dur, sekalipun harus melalui pemakzulan atau dimundurkan, bukan mundur, tetap mendapat hak-hak dan fasilitas sebagai mantan presiden seperti rumah dan lain-lain.
Mahfud menegaskan, tidak ada UU yang menyebutkan kalau seorang presiden atau wakil presiden yang dimundurkan tidak mendapat hak dan fasilitas yang sama seperti yang mundur atau pensiun. Meskipun, dalam kasus Gus Dur semua tuduhan tidak terbukti.
“Kalau Gus Dur itu memang sesudah diberhentikan tidak terbukti sama sekali ada korupsi bulog, tidak terbukti, tapi sudah terlanjur diberhentikan,” kata Mahfud.
Mahfud menyampaikan, perdebatan mundur atau dimundurkan terjadi pula menjelang Pak Harto jatuh. Seperti yang terjadi sekarang ke Gibran, banyak pula yang berteriak Pak Harto tidak boleh mundur, harus menyampaikan pertanggung jawaban dulu di MPR.
Ia menyebut, kala itu jawaban Yusril Ihza Mahendra sebagai konseptor pengunduran diri Pak Harto sudah tepat. Sebab, jika setelah Pak Harto mundur pertanggung jawabannya ditolak MPR dan konsekuensinya mundur, Pak Harto memang sudah mundur.
“Sekarang sudah mundur untuk apa lagi pakai itu, wong mundur atau tidak hukumannya sama, berhenti, diskusi selesai. Seharusnya sama dengan ini, tidak usah lagi bicara Gibran itu mundur atau dimundurkan karena kalau dimundurkan juga produknya hanya berhenti, ini hukum tata negara, kalau hukum pidana kan lain,” ujar Mahfud.
Untuk kasus Pak Harto, ia menambahkan, memang ada hukum pidana yang berjalan dan mengharuskannya tetap diadili bahkan diseret ke pengadilan. Walaupun, pada akhirnya tidak dilanjut karena usia dan dokter menyatakan sudah tidak mungkin dilanjutkan.
Artinya, lanjut Mahfud, penyelesaian kasusnya secara pidana memang terus berjalan, dan tidak berhenti begitu saja hanya memilih mundur, bukan dimundurkan. Karenanya, ia berharap, untuk Gibran, perdebatan mundur atau dimundurkan harus dihentikan.
“Oleh sebab itu, menurut saya, hentikan sekarang istilah dimundurkan atau mundur. Pokoknya, kalau mundur itu jauh lebih bagus daripada buang-buang waktu,” kata Mahfud. (WS05)
