Ekonom, Halim Alamsyah mengingatkan, masalah kredibilitas kebijakan masih kerap menimbulkan pertanyaan di Indonesia. Bahkan, Morgan Stanley Capital International (MSCI) turut meminta Indonesia memperbaiki tata keuangan yang ada di pasar modal.
Ia menilai, hal-hal seperti itu mengingatkan kalau kita memang masih miliki masalah kredibilitas kebijakan dan tata kelola. Halim menyarankan, pemerintah di sisa waktu 3 tahun ini fokus memperbaiki masalah, terutama soal kepastian dan keadilan hukum.
“Fokuskan kepada kepastian dari regulasi, aturan mainnya, juga fairness-nya. Saya kira ini penting, memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa aturan mainnya seperti ini. Jangan sering berubah, lalu disesuaikan dengan kepentingan, apalagi bernuansa kita punya kepentingan yang aneh-aneh, saya pikir ini harus fair,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Bicara Ekonomi Politik atau B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Senin (26/10/2026).
Halim meyakini, pemerintah pasti memiliki tujuan yang panjang untuk mengurangi atau memperbaiki ketimpangan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Walau tentu sangat bisa dipahami sebagai arah jangka panjang, ia menekankan, semua harus tetap realistis.
Bagi Halim, semua itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara cepat yang dibuatnya dalam jangka pendek. Jika tidak, kondisinya seperti sekarang ketika langkah itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang mau dilakukan dan dicapai.
“Kita dukung, namun juga harus realistis, tidak bisa dilakukan dengan cara cepat yang dibuat dalam jangka pendek, ini akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ini tidak jelas, ini kita mau ke mana, misalnya, walau kita sekarang sudah paham ya bahwa pemerintah kita memang mau menuju ke sana. Jadi, saya kira tadi tetap relevan ya kebutuhan untuk pemerintah memberikan penjelasan peta jalan ekonominya dalam sisa waktu sampai pemilu mendatang ini,” ujar Halim.
Halim turut memberikan penegasan soal pentingnya penegakan hukum yang tegas, tapi juga adil. Ketegasan seperti dicontohkan Presiden Prabowo sendiri ketika membiarkan anak buahnya ditangkap atau ditersangkakan dalam kasus korupsi harus konsisten.
Ia menekankan, penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum dan aturan, jangan sampai terjadi lagi dan betul-betul dilakukan penegakan hukum yang tegas. Termasuk, selain korupsi, juga soal kolusi dan nepotisme yang sangat vital dalam penegakan hukum.
“Terkait masalah kepastian kredibilitas itu tadi, sedapat mungkin, secepat mungkin, kalau menurut saya ini boleh cepat, babat habis itu yang namanya red tape barier, berbagai high cost ekonomi di berbagai tempat. Ini yang jauh lebih penting, kalau menurut saya, supaya menjaga ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat,” kata Halim.
Menurut Halim, jika strategi ekonomi seperti sekarang diteruskan, dengan gejolak ekonomi yang luar biasa, tentu saja akan menimbulkan banyak dampak negatif daripada positif. Sementara, sebenarnya ada banyak peluang untuk meraup dampak positif.
Ia menambahkan, dalam beberapa tahun ke depan ada peluang besar jika dilakukan adaptasi memperbaiki peta jalan ekonomi. Kemudian, terjaganya sektor keuangan, ekonomi makro bisa lebih bijaksana dan orientasinya lebih ke arah stabilitas.
“Apabila ada kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, kita dorong. Lalu, perlu kita memiliki kredibilitas dalam masalah kebijakan ini, dengan fokus kepada kepastian, dan juga fairness, yang terakhir tadi ya penegakan hukum,” ujar Halim. (WS05)
