Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan, tekanan terhadap perekonomian Indonesia tak terlepas dari situasi global yang penuh ketidakpastian.
Perang di berbagai kawasan, ancaman bencana alam, korupsi, serta kebijakan belanja negara menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi serius.
“Ketidakpastian dunia sangat dipengaruhi oleh perang di berbagai kawasan. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak terhadap perekonomian dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut,” papar JK.
Hal ini disampaikan JK dalam kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty : Lessons from Experience atau “Kepemimpinan di Tengah Ketidakpastian : Pelajaran dari Pengalaman” di Belfer Case Study Room, CGIS South, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Kamis (22/10/2026).
Kuliah dihadiri mahasiswa Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston University, serta sejumlah perguruan tinggi lain di kawasan New England, Amerika Serikat.
Menurutnya, dinamika geopolitik tidak hanya menentukan arah hubungan antarnegara, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, pemimpin perlu memiliki kemampuan membaca situasi, mengambil keputusan, dan mengantisipasi dampak krisis yang meluas melampaui batas negara.
JK menekankan, kekuatan finansial dan kepemilikan peralatan modern tak selalu cukup untuk menghadapi berbagai tantangan. Semangat, keberanian, penguasaan ilmu pengetahuan, dan inovasi juga menjadi faktor penting.
“Kita membutuhkan semangat, keberanian, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Teknologi harus dikuasai dan kemampuan manusia harus terus dikembangkan,” pesannya.
JK mencontohkan Iran yang tetap mampu mempertahankan kapasitasnya di tengah tekanan dan sanksi internasional selama bertahun-tahun. Menurutnya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendukung kemampuan suatu negara untuk bertahan menghadapi tekanan.
JK juga menyinggung tantangan keamanan yang dihadapi negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dalam menghadapi kelompok bersenjata Houthi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kekuatan material perlu ditopang kemampuan, strategi, dan semangat untuk menghadapi tantangan.
JK lalu menguraikan empat faktor yang menurutnya turut memengaruhi kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
Pertama, situasi global dan dampak perang. Konflik di berbagai kawasan dapat mengganggu pasokan minyak dan komoditas lainnya. Gangguan tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga, menekan daya beli masyarakat, dan menambah beban perekonomian nasional.
Kedua, bencana alam dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan fenomena El Niño dapat mengganggu produktivitas, ketersediaan air, serta produksi pangan. Pemerintah agar mengantisipasi potensi kekurangan beras melalui perencanaan yang matang dan tidak meremehkan risiko yang mungkin terjadi.
Ketiga, JK menekankan, korupsi yang berkaitan dengan mahalnya biaya politik. JK menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam kontestasi politik, khususnya pemilihan kepala daerah. Biaya mencakup proses pencalonan, kampanye, pembayaran saksi, dan kebutuhan operasional lainnya.
Menurut JK, tingginya biaya politik perlu menjadi perhatian karena dapat menciptakan tekanan bagi pejabat terpilih untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.
“Kalau biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kita harus mempertanyakan sistem politik itu dibiayai. Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi,” tekan JK.
Keempat, kualitas kebijakan publik dan penentuan prioritas anggaran. JK menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak serta kemampuan keuangan negara.
Menurut JK, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan belanja dan memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kapasitas fiskal. Pengeluaran yang tidak terukur dan ketergantungan berlebihan pada utang berisiko menambah beban keuangan negara pada masa mendatang.
“Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang,” tegas JK.
Kuliah di Harvard adalah rangkaian agenda akademik JK di Amerika Serikat. Sebelumnya, JK menghabiskan sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, melalui program Vice President Kalla Lecture Series.
Di NIU, JK membahas berbagai isu strategis, mulai dari otonomi daerah dan dinamika politik Indonesia, pengalaman penyelesaian konflik di sejumlah kawasan, hingga tantangan transisi energi hijau. Pada 20 Oktober 2026, JK juga menerima penghargaan khusus dari NIU dalam acara pelepasan tugasnya sebagai dosen tamu.
Dari NIU, JK melanjutkan agenda akademiknya ke Harvard untuk berbagi pengalaman mengenai kepemimpinan di tengah ketidakpastian global.
Rangkaian kunjungan tersebut dijadwalkan berlanjut pada Jumat (23/10/2026) di MacMillan Center, Yale University, New Haven, Connecticut, dengan topik Conflict Resolution and Peacebuilding, Humanitarian and Disaster Response in Pluralistic Indonesia. RLS
