Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Ongen Sangaji menyoroti kenyamanan dan keselamatan layanan JakLingko.
Berbagai masukan masyarakat, kata Ongen, perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik.
“Keluhan publik perlu mendapat perhatian,” ujar Ongen, Selasa (8/9/2026).
Ongen mengusulkan lima wali kota bersama Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) di masing-masing wilayah, para camat, serta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berkoordinasi untuk menindaklanjuti masukan masyarakat.
Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan di lapangan sekaligus memastikan pengemudi menjalankan tugas sesuai standar pelayanan dan keselamatan yang berlaku.
“Misalnya ada pengemudi yang cara berkendaranya perlu dievaluasi, tentu perlu dibicarakan bersama dan dicari langkah perbaikannya,” pesannya.
Ongen mengingatkan, layanan JakLingko mendapat dukungan dan insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Tidak semestinya ada dorongan untuk mengejar target penumpang dengan mengesampingkan aspek keselamatan,” tegasnya.
Dia berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) turut mengevaluasi sistem kerja serta mekanisme pengawasan terhadap pengemudi.
“Pengawasan terhadap pelayanan dan pola kerja pengemudi perlu diperkuat,” ujarnya.
Ongen berjanji, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta berencana mengundang pihak terkait untuk meminta penjelasan. Lima Sudinhub dan Transjakarta akan dimintai keterangan mengenai proses rekrutmen, mekanisme kerja, serta sistem pengawasan terhadap pengemudi JakLingko.
“Bagaimana rekrutmen terhadap sopir, bagaimana cara kerjanya, dan apa yang menjadi dasar munculnya masukan tersebut. Pelayanan harus yang terbaik untuk masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan penumpang harus menjadi pRioritas,” pungkasnya. RLS
