Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, catatan sejarah dari begitu banyak negara sudah menunjukkan betapa pentingnya independensi bank sentral harus terjaga. Salah satunya, tidak boleh menjadi kasir penguasa atau pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Larangan memberikan pembiayaan kepada pemerintah, BI tidak boleh digunakan oleh pemerintah menjadi kasir. Dalam konteks diskusi secara politik kadang-kadang muncul keinginan dari suatu pemerintahan, bukan negara ya, pemerintahan, agar bank sentral bisa mencetak uang untuk diberikan kepada mereka,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (02/09/2026).
Ia menjelaskan, bank sentral seperti Bank Indonesia (BI) pada umumnya kuat dalam independensi dari sisi instrumen, tapi memiliki kebebasan menentukan tujuan. Tapi, itu harus konsisten dan sudah tercermin dalam bagaimana negara mencapai tujuannya.
Pengalaman banyak negara, terutama dalam mengalami krisis ekonomi keuangan, pilar menjaga stabilitas itu ada di sistem keuangan, khususnya di tangan bank sentral. Banyak negara yang pernah melewati krisis memberi mandat independensi bank sentral.
Indonesia, lanjut Halim, melakukan itu dengan menghadirkan pengaturan khusus di Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 23D yang sebelumnya tidak ada. Di sana, jelas disebut kalau Indonesia memiliki bank sentral yang independensinya diatur UU.
“Mengapa ini dilakukan pengaturan begitu kuat? Karena kita menghendaki bank sentral tidak boleh dijadikan mainan oleh penguasa, tidak boleh untuk kepentingan jangka pendek,” ujar Halim.
Ia menekankan, instrumen-instrumen yang dimiliki bank sentral dalam rangka menjaga stabilitas tidak boleh dikalahkan oleh siklus pemilu. Sebab, penguasa bisa berganti penguasa lain yang tentu saja memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda pula.
“Apa jadinya kalau misalnya suatu bank sentral yang punya kemampuan untuk mencetak uang dan diberikan kepada penguasa, itu berganti penguasa dan tentu saja bisa jadi berganti pula tujuan atau katakanlah kepentingan yang ingin dilakukan. Akibatnya apa? Ya tentu saja negaranya bisa kacau balau. Oleh karena itu, independensi ini tidak lain adalah untuk rakyat banyak, hasilnya harus dikembalikan kepada publik,” kata Halim.
Halim menekankan, BI sebagai bank sentral sudah pasti harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi, ia mengingatkan, BI harus juga menjaga stabilitas sistem keuangan, memberi keandalan sistem pembayaran seperti yang kita miliki kini, dan lain-lain.
“Jadi, independensi ini jelas harus dilakukan pengaturan yang kuat baik dari sisi UU maupun dari sisi operasionalnya. Pada dasarnya, bank sentral yang independen itu membuat suatu kontrak yang demokratis melalui DPR dan pemerintah yang berwenang untuk membuat UU dan dicerminkan tentu saja dari UU dan UU ini sendiri, tadi saya sampaikan juga, merupakan cerminan dari keinginan banyak orang yang ada di UUD,” ujar Halim.
Bagi Halim, itu semua sudah menerangkan kalau BI bukan negara dalam negara, tapi kontrak demokratis yang berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang bisa dipertanggung jawabkan. Itulah yang membuat politisi tergoda menguasai BI.
Memberi janji suku bunga rendah, bantuan sosial, kredit rumah, dan janji-janji lain yang dikemas dengan istilah untuk kepentingan rakyat. Jika tidak berhasil, Halim menambahkan, biasanya yang paling mudah dilakukan politisi yaitu menyalahkan BI.
“Ketika dia tidak berhasil, katakan muncul inflasi, dan muncul krisis ekonomi dan keuangan, tentu saja pilihan lebih mudah menyalahkan teknokrat dalam hal ini BI. Jadi, warganet kita harus hati-hati ketika muncul katakanlah tuduhan negara dalam negara, karena ia adalah slogan yang ampuh, karena dia mengubah sebetulnya safety net atau pagar pengaman kita yaitu bank sentral jadi musuh bersama, musuh rakyat,” kata Halim. (WS05)
