Ekonom senior, Halim Alamsyah, memberikan masukan kepada Bank Indonesia (BI) yang belum lama ini memiliki nahkoda baru. Salah satunya agar BI tidak lagi menjadi satu institusi yang bersifat elitis, tidak menjelaskan kebijakannya kepada rakyat luas.
“Jangan sampai BI juga melupakan kewajibannya untuk menjelaskan kepada masyarakat berbagai kebijakan yang ditempuh. Selama ini, mungkin BI terkesan sangat elitis, masyarakat banyak tidak begitu paham BI apa, walau sudah banyak berbeda dibanding 20-30 tahun lalu. Namun, saya pikir kita sebagai masyarakat meminta BI untuk lebih aktif dalam menjelaskan berbagai kebijakannya,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Rabu (02/09/2026).
Saat ini, ia meyakini, tidak banyak yang paham apa yang namanya Macro Prudential Policy. Tidak banyak pula yang tahu BI sudah menggelontorkan hampir Rp 456 triliun likuiditas kepada bank-bank BUMN untuk mendorong kredit dan menurunkan suku bunga.
“Karena tidak ada yang bisa menikmatinya, tidak terasa. Saya rasa bank sentral yang mandiri satu pilihan sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Yang masuk akal kemandiran seperti apa? Tentu saja mandatnya harus jelas, jangan sampai ada konflik antar tujuan, ini menjadi suatu hal yang saya kira menjadi masalah jika memiliki tujuan yang saling bertabrakan. Kita juga menginginkan transparansi dan proses nominasi pimpinan bank sentral yang profesional, berkompeten,” ujar Halim.
Ia melihat, hari ini tuntutan legitimasi, tuntutan transparansi, bahkan tuntutan akuntabilitas dari BI menjadi lebih penting dengan mandat yang semakin banyak macamnya tersebut. Itu semua menjadi tantangan dalam menjaga kemandirian dari BI.
Apalagi, ia menyampaikan, ketika muncul dominasi fiskal seperti yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan tekanan untuk menurunkan suku bunga dari pemerintah. Halim menegaskan, BI harus berani menyatakan yang sebenarnya kepada publik secara luas.
Halim mengaku bersyukur, pergantian pimpinan BI dilakukan dengan baik dan Destry Damayanti disebut sebagai sosok yang mumpuni. Tapi, semua masih menanti kemampuan Destry menghadapi tekanan, seperti tekanan untuk melayani kepentingan penguasa.
Selain itu, ia mengingatkan masalah-masalah lain yang perlu dihadapi BI. Seperti masalah akuntabilitas, transparansi laporan, koordinasi formal dalam forum-forum seperti KSSK, semua jadi rangkaian kerja yang sudah memiliki rujukan internasional.
“Menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh BI sekarang sebagai bank sentral tentu ujian utamanya apakah mereka berani mengatakan tidak ketika situasinya memang tidak memungkinkan bagi mereka, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi misalnya. Masalahnya bukan tidak hanya mengatakan tidak, tapi juga mampu menjelaskan kepada masyarakat mengapa mereka tidak mampu atau tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena situasinya tidak memungkinkan. Jadi, ini terkait nanti dengan kredibilitas, terkait dengan akuntabilitas, dan juga akhirnya terhadap reputasi,” kata Halim.
Ia mengingatkan, reputasi bukan warisan permanen karena merupakan akumulasi dari berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari tahun-tahun sebelumnya. Halim berharap, BI jadi lembaga yang tetap teknokratik walaupun proses politik selalu akan terjadi.
Pengalaman berbagai negara maju maupun berkembang menunjukkan bahwa menundukkan bank sentral untuk kepentingan pertumbuhan sesaat itu akan sering meninggalkan jejak inflasi. Lalu, kurs yang melayang, pengangguran lebih tinggi, dan krisis.
“Oleh karena itu, kita berharap kita akan tetap bisa memiliki bank sentral yang independen, akuntabel, dan tetap setia dengan tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila,” ujar Halim. (WS05)
