Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti mengingatkan, RAPBN 2027 tidak terjebak pada pola lama yajni nggaran besar, serapan tinggi, proyek selesai, namun persoalan struktural tetap sama.
Bagi Azis, RAPBN 2027 harus dikawal dengan ukuran yang lebih konkret. Bukan hanya berapa uang negara dibelanjakan, tetapi apa yang benar-benar berubah setelah uang itu dibelanjakan.
“APBN administratif mengukur pekerjaan. APBN transformatif mengukur perubahan,” tegas Azis dalam keterangannya, Senin (28/8/2026).
RAPBN 2027 dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun. Defisitnya dipatok 2,40 persen terhadap PDB.
Di dalamnya ada berbagai program besar. Dari renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan dan revitalisasi RSUD, percepatan perbaikan sekolah, pembangunan PLTS 100 GW, pengembangan bursa komoditas strategis hingga optimalisasi aset negara.
Azis mengingatkan, pekerjaan besar justru dimulai pada tahap eksekusi dan pengawasan.
“Jangan hanya ditanya berapa puskesmas selesai dibangun. Tanya juga apakah akses kesehatan rakyat membaik. Jangan hanya hitung panel surya yang terpasang. Lihat apakah biaya energi benar-benar turun,” ujarnya.
Ini juga berlaku pada rencana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
“Kalau bursanya berdiri tetapi transaksi dan pembentukan harga komoditas kita tetap dominan terjadi di luar negeri, berarti tujuan besarnya belum tercapai,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahaya program pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Puskesmas bisa selesai direnovasi, tapi tenaga kesehatan belum tersedia. PLTS bisa terpasang, tapi jaringan transmisinya tertinggal. Dana investasi tersedia, tapi proyek yang layak dibiayai belum siap.
“Keberhasilan setiap bagian tidak otomatis menghasilkan keberhasilan keseluruhan,” jelasnya.
Karena itu, Azis mendorong pemerintah dan DPR menerapkan apa yang disebutnya transformation governance.
Skemanya, pengawasan tidak berhenti pada input dan output, tetapi diteruskan sampai outcome dan perubahan struktur. Azis menilai pendekatan tersebut penting karena banyak program pemerintah baru menghasilkan manfaat besar dalam jangka menengah dan panjang.
“Kalau ukurannya hanya serapan, kita bisa merasa berhasil terlalu cepat. Padahal yang harus kita lihat adalah apakah kelemahan struktural bangsa benar-benar berubah menjadi kapasitas baru,” katanya.
Azis menegaskan pendekatan tersebut bukan untuk memperlambat program pemerintah. Sebaliknya, pengawasan berbasis outcome diperlukan agar agenda besar Presiden Prabowo tidak terpecah menjadi proyek-proyek sektoral yang kehilangan hubungan satu sama lain.
“Yang sedang kita kawal bukan cuma anggaran negara. Yang sedang kita kawal adalah kemampuan negara mengubah dirinya sendiri,” pungkasnya. RLS
