Belajar dari Brasil, Indonesia Disarankan Hindari Dominasi Fiskal dan Kebijakan Ekspansif

Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, Indonesia perlu belajar dari kehancuran ekonomi Brasil yang diakibatkan terjadinya dominasi fiskal. Sebab, setelah Brasil jadi salah satu primadona ekonomi dunia di bawah Presiden Lula da Silva, ternyata terjadi perubahan situasi ekonomi yang drastis di bawah Presiden Dilma Rousseff.

Terjadi stagflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi tinggi, diikuti kejatuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya tidak lain kebijakan fiskal Rousseff yang sangat ekspansif. Bahkan, demi memenuhi janji-janji kampanye Rousseff seperti mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi malah membuat defisit fiskal sampai di atas 10%.

“Ini sebagai bagian dari Dilma Rousseff untuk mendorong ekonomi dengan lebih cepat lagi. Di tengah-tengah kondisi keinginan dari Presiden dan pemerintahan Rousseff untuk mendorong ekonomi, beliau juga mencoba untuk menahan kenaikan suku bunga. Bahkan, dalam tahun ketika dia baru menjadi Presiden, dia mencoba menekan Banco Central do Brasil untuk menurunkan suku bunga. Ternyata, Bank Sentralnya akhirnya nunduk juga, menurunkan suku bunga ketika tekanan inflasi naik dan nilai tukarnya mulai goyah akibat naiknya risiko fiskal,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Rabu (01/07/2026).

Halim menerangkan, inflasi di Brasil yang tadinya sudah di bawah 5%, naik langsung di atas 10%. Bank Sentral menyadari kesalahan dengan segera menaikkan suku bunga sampai 14,5%. Ternyata, kenaikan suku bunga Selic di Brasil itu dianggap terlambat.

Akibatnya, nilai tukar real yang saat Presiden Lula di bawah 2 bisa lompat sampai 2 kali atau 100% menuju di atas 4 real per 1 dolar. Terjadilah staglasi, pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan 2015-2016 pertumbuhan ekonomi alami kontraksi, minus 3,5%.

“Ini mengakibatkan banyak analis yang melihat pada waktu zaman inilah terjadi yang namanya fiskal dominan. Mungkin kita melihat bagaimana analis itu melihat dominasi fiskal ini terjadi lagi dalam periode 2015-2016, khususnya. Coba kita lihat bahwa fiskal dominan yang dimaksud ini seperti apa. Jadi, kita melihat bahwa dalam pemerintahan Dilma Rousseff, Brasil telah meninggalkan disiplin fiskal yang dibangun di era Lula, pemerintah menjalankan kebijakan yang dikenal dengan nama Matrix Economy Baru, dalam Bahasa Portugis-nya Nova Matrix Economica,” kata Halim.

Hal itu dicirikan dengan pengeluaran di bidang fiskal yang ekspansif dan subsidi kredit yang cukup besar-besaran melalui Bank Pembangunan Negara. Selain itu, mereka turut memberikan subsidi energi dan bahan bakar dalam rangka mendekat inflasi.

Halim menyebut, hasilnya jelas defisit fiskal membengkal drastis dan pemerintah harus berutang lebih banyak. Bahkan, pada 2015 kehilangan status layak investasi dari S&P, Moody’s, atau Fitch karena Brasil punya risiko investasi sangat tinggi.

“Jadi, tidak heran ketika itu fenomena stagflasi terjadi dan ini mengakibatkan inflasi tembus di atas 10%. Dalam situasi seperti ini sebetulnya kebijakan moneter menjadi dilematis karena di satu sisi fiskalnya sangat dominan, sementara di sisi lain kebijakan moneternya diminta untuk mendorong atau mendukung program-program pemerintah yang ekspansif. Pada waktu itu, kelihatannya Gubernur Bank Sentral cukup berani, dia dengan agresif akhirnya menaikkan suku bunga selic, di sana namanya selik, kalau di Indonesia BI rate, hingga menyentuh di atas 14%,” ujar Halim.

Bagi Halim, di sini muncul jebakan fiskal dominan karena ketika suku bunga selik itu dinaikkan, beban bunga utang pemerintah Brasil itu otomatis menjadi sangat besar. Pasalnya, ia menekankan, sebagian porsi utang pemerintah Brasil itu memang terkait langsung dengan suku bunga selik yang ditetapkan oleh Bank Sentralnya.

Jadi, setiap kenaikan suku bunga Bank Sentral itu akan langsung meningkatkan beban utang yang harus ditanggung APBN secara drastis. Kenaikan suku bunga selik untuk meredam inflasi dinilai meningkatkan kebangkrutan dari pemerintahan Rousseff yang dianggap tidak akan mampu melayar hutang bila suku bunganya naik terlalu tinggi.

“Akibat kepanikan pasar tentu saja modal asing segera ke luar, menyebabkan mata uang real terjadi depresiasi atau anjlok sangat tajam, bahkan hingga di atas 4 real per 1 dolar pada akhir 2015. Kejatuhan mata uang real ini yang mendorong munculnya inflasi melalui pelemahan nilai tukar. Hal ini mengakibatkan kerja keras dari Bank Sentral meredam inflasi menggunakan suku bunga pada akhirnya tidak efektif. Jadi, situasi sangat kacau, seakan-akan buntu karena kebijakan fiskal yang sangat eksesif ini kelihatannya tidak ingin diubah oleh pemerintahan Dilma Rousseff,” kata Halim.

Namun, terjadi perubahan landskap politik muncul tuduhan Presiden Rousseff terlibat manipulasi anggaran, melanggar konstitusi dan Agustus 2016 dimakzulkan. Setelah itu, kebuntuan fiskal dominan Brasil bisa dipecahkan di masa Presiden Michel Temer.

Diambil langkah-langkah drastis seperti amendemen konstitusi dengan membuat batas pajak belanja atau ateto de gastos. Ini suatu batasan yang dimasukkan ke konstitusi yang melarang pengeluaran pemerintah tumbuh melebihi laju inflasi selama 20 tahun.

“Ini memang untuk mengurangi atau meminimalkan fiskal dominan, ini namanya periode normalisasi moneter. Begitu komitmen jangkar fiskal ini masuk dalam ranah hukum, apalagi hukumnya itu melalui konstitusi, kepercayaan pasar perlahan kembali. Nilai tukar real menguat, risiko kebangkrutan pemerintah berhasil turun, inflasi langsung turun dari 10,6% pada 2015 menjadi 2,95%, di bawah 3% pada 2017. Ini memungkinkan Banco Central do Brasil memotong suku bunga selik secara drastis dari 14,25% menuju level yang terendah saat itu, sekitar 6,5% tanpa memicu inflasi baru,” ujar Halim. (WS05)