Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menyampaikan duka kepada Nadiem Anwar Makarim dan keluarganya atas vonis yang diterima. Mahfud mengatakan, secara politis sudah menduga sejak awal vonis kepada mantan Mendikbudristek tersebut akan seperti itu.
“Meskipun saya tidak membayangkan seberat itu. Saya katakan, ini apa masalahnya, seperti digiring agar Nadiem masuk. Tapi, sesudah dilihat secara politis, apa masalah politisnya kita juga tidak tahu, logikanya tidak masuk kalau Nadiem itu dipaksakan. Tapi, mau dikatakan rekayasa politik, rekayasa politik apa,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (30/06/2026).
Mahfud melihat, Nadiem tidak memiliki musuh, tidak memiliki kelompok-kelompok politik, bahkan tidak melakukan bisnis yang masuk catatan hitam. Karenanya, ia berharap, Nadiem Makarim dan keluarganya tabah karena perjuangan belum berakhir.
Tapi, ia berpendapat, agak berat bagi Nadiem yang sudah divonis 10 tahun penjara, yang ketika dihitung sebenarnya bisa 15 tahun penjara. Pasalnya, Nadiem diharuskan membayar uang denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 809 miliar dalam satu bulan.
“Kalau tidak dibayar harus diganti hukuman penjara 5 tahun. Sebenarnya, dia pasti tidak akan membayar karena tidak punya uang itu. Di daftar kekayaannya juga tidak ada, di daftar yang di LHKPN maupun yang di luar-luar juga tidak ada, keseluruhan saham di berbagai perusahaan yang dia miliki mungkin tidak sebanyak itu, sehingga Nadiem merasa dihukum 15 tahun, ya sudah naik banding. Kita berharap, ada jalan yang bagus secara hukum dan konstitusional untuk tegaknya keadilan,” ujar Mahfud.
Mahfud turut menyampaikan keanehan yang dia tangkap dalam kasus ini. Sebab, ia menjelaskan, angka Rp 809 miliar itu sebenarnya ditentukan dari uang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), yang didirkan Nadiem, dan bekerja sama dengan Google.
Setelah jadi menteri saham mayoritas yang dimiliki Nadiem dilepas, tapi diputus oleh hakim uang itu didapat Nadiem karena diduga dikolusikan dengan Google untuk pengadaan Chromebook. Jika begitu, Mahfud merasa, seharusnya Google dimasalahkan.
“Google sudah memberi keterangan, itu tidak ada. Kalau sudah bilang tidak ada, itu bisnis biasa, dan tidak ada bukti satupun yang mengaitkan Nadiem dengan dana itu, baik terang-terangan maupun tersembunyi, kemudian itu dijadikan dasar keyakinan bahwa itu adalah karena kerjasama AKAB dengan Google yang sebenarnya itu entitas yang semuanya berbeda dengan Nadiem, itu kan jadi pertanyaan publik,” kata Mahfud.
Meski begitu, Mahfud mengimbau agar masyarakat menerima putusan hakim sebagai lembaga peradilan, dan jika nanti hakimnya memang terbukti melakukan kesalahan, hakim itu yang akan dikoreksi. Namun, Mahfud tetap melihat sangat tidak wajar.
“Tapi betul saya tidak mengikuti intens apa perdebatannya dan bagaimana dokumennya. Bahkan, pernyataan-pernyataan kesaksian dari luar yang sudah dibuat jaksa tidak pernah diserahkan kepada penasihat hukum kepada pengacara untuk pembelanannya dikatakan, besok-besok sampai hari ini, sampai divonis, janji-janji pemeriksaan lain, bukti-bukti lain yang ditemukan jaksa itu tidak pernah disampaikan. Sehingga, maka saya kembali, ini nampaknya memang digiring ke arah itu,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan, ketika Ibrahim Arief atau Ibam ditahan, kemudian diproses, itu semua menguatkan dugaan kalau proses itu mengarah ke Nadiem. Sebab, kalau Nadiem memang bukanlah target, tentu aparat penegak hukum tidak perlu menjerat Ibam.
Apalagi, ia menekankan, Ibam sejak awal sudah tidak setuju atas usulan Chromebook dan dalam semua keputusan Ibam tidak memberikan tanda tangan atas keputusan itu. Bahkan, Ibam dijerat hanya karena diangkat oleh Nadiem sebagai Mendikbudristek.
“Padahal, dia juga tidak setuju dengan keputusan itu. Sehingga, bisa ini tampaknya memang target. Tapi, saya tidak tahu, sampai sekarang Nadiem itu musuh politiknya siapa, musuh konglomerat hitamnya siapa, dan sebagainya. Kita tidak pernah dengar, ini anak lurus-lurus saja, kita tidak tahu, kita lihat saja lah,” kata Mahfud. (WS05)
