Peneliti ICW, Seira Tamara menilai, Kejaksaan Agung (Kejagung) harus memanggil 26 nama-nama yang disebut Sony Sonjaya dalam kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan, pemeriksaan kepada mereka harus menjadi pendalaman dalam kasus itu.
“Karena, bukan tidak mungkin bahwa 26 nama-nama yang sudah dilaporkan oleh Sony ini baru sebagian. Kita bisa menduga bahwa dengan penelusuran lebih lanjut terhadap 26 nama-nama ini akan mengantarkan kita kepada pihak-pihak lain yang mungkin belum terungkap,” kata Seira kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Pojok Keramat di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (18/06/2026).
Apalagi, ia menuturkan, Sony menyetorkan 26 nama itu dalam konteks meminta dirinya sebagai justice collaborator. Seira merasa, ini harus dipertimbangkan karena salah satu syarat penting pengajuan itu yang bersangkutan bukan merupakan pelaku Utama.
“Sebelum Kejagung menetapkan sampai pada akhirnya nanti ada putusan terhadap apa justice collaborator ini diterima atau tidak, maka penelusuran harus benar-benar mendalam memastikan dia memang bukan pelaku utama. Kita harus mempertimbangkan dengan memikirkan jabatannya sebagai Wakil Kepala BGN, mungkin tidak dia menjadi pelaku utama yang mengatur berbagai hal, sangat mungkin,” ujar Seira.
Seira mengingatkan, sering dalam proses pengajuan justice collaborator ini dipakai sebagai dalih untuk mengurangi hukuman. Dapat pula untuk berlindung dari jeratan hukum yang lebih berat atau bahkan jadi alat negosiasi melindungi pihak-pihak lain.
Maka itu, ia menyampaikan, Kejagung harus benar-benar melakukan proses pendalaman, termasuk untuk sesegera mungkin memanggil 26 nama-nama sekalipun sudah membantah. Seira menilai, bagaimanapun korupsi tentu saja tidak bisa dilakukan seorang diri.
“Dari penangkapan tiga petinggi BGN ini jangan berpuas dulu seolah penangkapan tiga orang ini, oke ini tiga aktor, sudah kami tangkap semua, kemudian that’s it, tidak. Tapi, lagi-lagi dalami kasusnya, lakukan pengembangan kasus, lakukan penelusuran lebih komprehensif, bukan tidak mungkin pihak-pihak lain pada akhirnya ternyata diketahui terlibat bisa jadi masih berasal dari petinggi BGN dan lain sebagainya,” kata Seira.
Seira menegaskan, sejak awal desain kebijakan dari program MBG memang sudah tidak jelas. Lalu, melihat dugaan kasus yang disangkakan terkait jual-beli titik dapur, salah satunya sangat dekat dengan kewenangan dari petinggi-petinggi BGN sendiri.
Artinya, lanjut Seira, selalu ada berbagai macam kemungkinan dan itu harus menjadi dorongan ke aparat penegak hukum untuk serius membuka ini selebar-lebarnya. Soal BGN ke depan, ia menyayangkan, lagi-lagi yang ditunjuk masih orang dekat kekuasaan.
“Sulit jadi untuk mengharapkan perubahan yang besar dalam tubuh BGN ketika justru sebelumnya Kepala BGN yang lama, Dadan, dicopot karena kita tahu dia dicopot dulu baru kemudian besoknya ditahan. Tapi, mengganti dengan wakilnya justru dilakukan dengan menunjuk orang dekat Presiden, lagi-lagi orang yang ada di lingkaran dekat Presiden. Jadi, kita mau berharap apa pada peningkatan kualitas ketika justru dasar penunjukannya saja semata-mata karena kedekatan itu tadi,” ujar Seira.
Ia meyakini, penunjukkan lewat dasar seperti itu membuat sangat sulit untuk melihat kualitas kebijakan. Sebab, program ini lebih menjadi proyek dan tetap dilaksanakan seolah-lah itu proyek pribadi seseorang dan seseorang itu bisa menunjuk siapa saja.
Artinya, Seira menambahkan, penunjukkan tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang sesuai kapasitas orang yang dibutuhkan. Sekalipun, ia menyampaikan, program ini menyangkut kemaslahatan hidup banyak orang dan anggaran yang luar biasa besar.
“Jadi, bahwa tadi saya menyatakan konflik kepentingan itu tidak pernah jadi prioritas BGN sejak awal, lagi-lagi penunjukan ini memperjelas itu,” kata Seira. (WS05)
