Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengomentari kericuhan yang terjadi dalam diskusi yang dihadiri Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono di UGM. Ia menilai, ini terjadi karena tata kelola pemerintahan yang dirasa tidak demokratis.
“Ini tata kelola pemerintahan ini oleh masyarakat ini banyak dianggap sudah tidak demokratis, hukumnya tidak jalan, hukumnya itu hukum yang hasil-hasil ditukangi. Itu saya kira tidak bisa dibantah keterangan-keterangan yang bohong, masyarakat merasakan itu,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (16/06/2026).
Ia merasa, masyarakat sudah lihat hukum-hukum yang ada merupakan hasil pertukangan yang kadang dibuat secara diam-diam dan terjadi represi. Padahal, kalau demokrasi itu berjalan sesuka hati penguasa, kericuhan bisa terjadi di atas maupun di bawah.
Artinya, lanjut Mahfud, di tingkat elit itu akan terjadi korupsi juga saling sikat antara mereka, di tingkat bawah akan terjadi chaos dan perlawanan. Ia berpendapat, saat hukum tidak berjalan, apa yang terjadi di UGM bisa menjadi gambaran dari itu.
“Pemerintah datang, lalu dituding Anda tidak demokratis. Lalu, mahasiswa dihalangi, Anda anarkis, saling jawab tapi yang mahasiswa Anda nyeleweng, terjadilah benturan itu. Itu satu contoh kecil yang muncul dari UGM, betapa kalau demokrasi itu tidak dijalankan, dikawal hukum dengan baik, maka yang akan terjadi seperti di UGM itu. Lalu, pejabat terpaksa dievakuasi, pejabat diusir, dan sebagainya,” ujar Mahfud.
Ia melihat, apa yang dilakukan mahasiswa sebenarnya bukan sesuatu yang baik pula Tapi, Mahfud menekankan, tidak perlu diperpanjang apa yang dilakukan mahasiswa dan lebih baik disoroti apa yang sebenarnya dikritik dan menjadi penyebab kemarahan.
“Itu memang, itu hukumlah, hukumnya itu memang sudah begitu, dalilnya. Kalau Anda main-main dengan demokrasi di tingkat atas, di bawah rakyat akan anarkis, mencari jalannya sendiri. Biasanya akan melebar jadi bola salju yang panas, lalu terjadi sesuatu, nah kita halangi ini agar tidak sampai terjadi sesuatu. Caranya? Evaluasi. Masih ada waktu memperbaiki bagaimana seharusnya hukum ditegakkan,” kata Mahfud.
Kemudian, perbaiki prosedur pengambilan keputusan, lalu perbaiki proses pembuatan Undang-Undang (UU), dan dilihat apa yang sudah kita atur pada awal Reformasi. Ia Bagi Mahfud, tidak perlu Presiden Prabowo langsung berdialog dengan masyarakat.
“Kalau itu dilakukan, itu pasti proses seleksinya akan ketat, tidak akan terjadi dialog yang sungguh-sungguh. Apalagi, dengan Pak Prabowo, tidak ada dialog yang sungguh-sungguh kalau dengan Pak Prabowo itu, sudah lewat menteri-menterinya saja,” ujar Mahfud.
Tapi, Mahfud menambahkan, harus menteri-menteri yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai menteri-menteri yang datang, seperti dalam diskusi di UGM kemarin, merupakan orang-orang yang dulu dikenal sangat anti terhadap Prabowo.
“Nusron sama Budiman itu kan paling anti-Prabowo. Maka, dia kan yang jadi sorotan mahasiswa itu, yang satu kan tidak begitu dikenal, Sudaryono itu ya, hanya ikut-ikut saja, terseret di situ, gitu. Oleh sebab itu, juga harus gentleman. Kalau dulu Anda mengatakan begitu, kenapa sekarang terjadi begini, Anda diam kalau sudah di dalam. Pertanyaan mahasiswa begitu yang terlontar, sehingga terjadi kekisruhan,” kata Mahfud. (WS05)
