Rasa Aman Palsu! Rocky Gerung Kritisi Pembangunan Batalyon di Kampung-Kampung

Intelektual, Rocky Gerung, mengkritisi rencana Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, membangun 750 batalyon baru hingga 2029. Termasuk, klaim-klaim Menhan Sjafrie soal pembangunan itu menurunkan tingkat kejahatan begal sampai 50 persen.

Ia mempertanyakan, untuk apa TNI mengurusi begal-begal kampung yang menjadi urusan dari Polri. Rocky merasa, itu malah menimbulkan ketakutan masyarakat dan ketakutan itu berdampak kekhawatiran bahwa tentara nantinya akan ada sampai gang-gang kecil.

“Jadi, produksi ketakutan menghasilkan implikasinya tentara mesti ada di setiap gang buat nahan begal. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman, tapi itu rasa aman palsu karena saya justru khawatir,” kata Rocky dalam Terus Terang Goes to Campus dan juga ditayangkan dalam Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Kamis (21/05/2026).

Rocky sepakat ada creeping militarism yang hanya bisa dihentikan masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value. Ia menegaskan, yang jadi supremasi harus nilainya, bukan orangnya, termasuk tentara yang harus ikut nilai-nilai sipil.

Bagi Rocky, hanya dalam kondisi perang kita berikan legitimasi tentara itu memegang senjata. Tanpa itu, ia menegaskan, tentara tidak memiliki legisimasi karena dia alat pertahanan negara, bukan alat keamanan dan keteriban masyarakat (kamtibmas).

“Jadi, kita balik pada ide tadi, kita ingin kembalikan aura Reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah. Tapi, sekarang kita tak lihat, ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan kita, yang besar-besarkan Muhammadiyah dan NU, tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi, tambang. Jadi, memang ada pelemahan masyarakat sipil,” kata Rocky.

Maka itu, ia menekankan, kita harus menguatkan kembali forum-forum masyarakat sipil untuk bersuara. Bagi Rocky, perkara kita yang bicara akan diincar, akan diinteli, tidak menjadi soal karena yang terpenting suara publik itu harus mampu diucapkan.

Tujuannya, lanjut Rocky, bus bernama negara yang mogok bisa didorong kembali oleh pikiran agar supirnya tahu bahwa dia diminta menghasilkan, membela, memproduksi di argumentative society. Ia menyayangkan, kita hidup dalam kondisi tanpa argumen.

“Akibatnya kita jualan sentimen. Jadi, keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak pikiran kiri dalam upaya melakukan perubahan. Kedua, kemampuan kita untuk produce argument tak ada, kita tak lihat, talk show itu isinya omong kosong, kecuali Terus Terang. Jadi, balik lagi pada itu adalah urusan kita bersama, kita mau perkuat masyarakat sipil ini supaya kita bisa pada akhirnya kalau diajak diskusi oleh supir bus itu, kita tak mau diskusi, kita mau berunding,” kata Rocky.

Soal Reformasi, ia menambahkan, kita sebenarnya baru memasuki transisi demokrasi, ke luar dari Orde Baru tapi belum masuk ke mana-mana. Rocky melihat, sampai hari ini kita belum berani masuk rumah demokrasi karena lalu lalang tentara dan polisi.

Menurut Rocky, jembatan dari rumah Orde Baru ke demokrasi tidak lain revolusi. Tapi, ia melihat, kita cegah kata revolusi itu di otak kita, sehingga mulut kita tidak mampu mengucapkan karena menganggap revolusi merupakan sebuah pikiran kiri.

“Padahal, negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang tidak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Tjokroaminoto, Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Natsir, bahkan Soekarno, kan semua pemikir kiri. Lalu, kenapa kita takut do speak left politics? Yang berani ngomong itu cuma Pak Rektor (UII) tadi, itu pun dia mesti poles dalam bentuk puisi supaya tidak kena delik,” ujar Rocky. (WS05)