Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang disambut masyarakat luas, terutama rakyat kecil di daerah-daerah. Sebab, ia menuturkan, selama ini mereka sering tidak merasakan program-program pemerintah.
Mahfud berpendapat, mereka tidak peduli apakah pelaksanaan program itu beras atau tidak, dikorupsi atau tidak, termasuk apakah terjadi pemborosan dalam pelaksanaan. Karenanya, evaluasi jadi tanggung jawab masyarakat yang kebetulan sudah memahami.
“Itu mereka berterima kasih, artinya ini tanggung jawab kita yang mengerti untuk memberi evaluasi ini. Memang MBG bagus sebagai program yang berpihak pada rakyat, ada yang bilang itu untuk mencari dukungan Pemilu 2029, investasi politiknya Pak Prabowo, tidak apa-apa,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/04/2026).
Ia menilai, setiap orang berkuasa harus membuat program yang disukai rakyat dan tidak masalah sekalipun itu investasi politik. Apalagi, jika program-program itu memang bagus dan ternyata disukai rakyat, terutama yang selama ini terlupakan.
Tapi, ia menekankan, kita dalam hidup bernegara harus ada pertanggung jawaban, termasuk atas kasus-kasus yang muncul. Misalnya, kita belum pernah melihat soal penyelesaian hukum atas begitu banyak penerima MBG yang mengalami keracunan.
“Kemudian, ada makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi, dan sebagainya, lalu pemborosan-pemborosan itu ada, sekarang sudah ada motor listrik, ada kaos kaki Rp 100.000, ini kaos kakiku ini Rp 100.000 dapat tiga, kan bagus, beli di online saja kan banyak sekarang, ini kaos kaki Rp 100.000 itu untuk apa, kali 17.000, sehingga Rp 6,9 miliar. Itu untuk siapa dan untuk apa, kok sampai ke situ,” ujar Mahfud.
Bagi Mahfud, bahwa MBG disenangi rakyat dan harus diteruskan tentu tetap didukung, walau terselip keperluan politik. Lagipula, ia merasa, memang hak Presiden membuat program-program yang disenangi rakyat, asal tidak ada korupsi dalam pelaksanaannya.
Lalu, masalah-masalah yang muncul harus diperlihatkan pertanggung jawabannya kepada publik. Mahfud mengingatkan, laporan-laporan yang diterima Presiden Prabowo sudah pasti yang bagus-bagus saja, sehingga perlu mendengarkan data-data dari rakyat.
“Memang beda dengan yang disampaikan contohnya ke Pak Prabowo kan, wah kata Pak Prabowo yang disampaikan ke saya kan bagus, ada rendang, ada terong, ada lele, itu yang disampaikan ke Presiden pasti bagus. Nah, yang di rakyat itu, yang muncul di masyarakat itu, kita kan belum tahu itu diselesaikan dengan apa, kasus-kasus yang muncul, kasus-kasus pemborosan yang luar biasa, kasus-kasus yang tidak rasional. Katanya setiap hari menyembelih 19.000 sapi, katanya sapinya tidak cukup kalau perhitungan statistik, sebulan saja udah habis, ini sudah bertahun,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, Presiden Prabowo sebenarnya cukup bagus seperti ketika mengancam koruptor, yang tampaknya tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Ia menyayangkan, ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa dilaksanakan oleh bawahannya.
Mahfud menambahkan, evaluasi terhadap bawahan kerap tidak berjalan baik, sehingga data-data dari rakyat tidak terolah baik dan tidak jelas pertanggung jawabannya. Apalagi, MBG memakan biaya yang luar biasa besar, sampai memotong anggaran daerah.
“Menurut saya keren, tapi hasil potongan efisiensi itu di atas jadi benar tidak, jangan dipindah ke pemborosan dan kebocoran lain, kan banyak kebocoran dilaporkan. Nah, yang keren-keren begitu sebenarnya perlu jembatan, Pak Prabowo di pelaksananya laporan harus akurat dan harus benar, ketemu dengan apa yang dilaporkan masyarakat, sehingga kita ini bisa bekerja dengan baik, dengan jujur lah di sini untuk rakyat,” ujar Mahfud. (WS05)
