Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto mengatakan, mereka tidak tiba-tiba marah ke Presiden Prabowo. Sebab, ia menerangkan, sejak satu tahun lalu mereka sudah banyak memberi kritik atas kebijakan-kebijakan publik yang diihasilkan dari rezim Prabowo-Gibran.
“Kita menyadari satu hal bahwa ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi, ada jarak antara suara, telinga, dan otak. Ini seolah-olah dari suara ke telinga ini tidak sampai ke otak, syukur-syukur kalau sampai ke otak,” kata Tiyo kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Pojok Keramat di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (26/02/2026).
Ia menyayangkan, sekalipun kritik-kritik itu sampai ke otak, respons yang diberikan malah memaki dan membungkam pengkritik. Sehingga, ada semacam akumulasi kemuakan, kejenuhan, keprihatinan dan bercampur jadi satu yang memuncak dan akhirnya meledak.
“Ketika menyaksikan seorang anak di Ngada, NTT, yang memutuskan untuk bunuh diri karena gagal membeli buku dan pena yang seharga Rp 10.000, padahal di saat bersama negara bisa mengeluarkan Rp 16,7 triliun untuk BOP, negara bisa menggelontorkan Rp 1,2 triliun setiap hari untuk Makan Bergizi Gratis. Ini kan ironi yang luar biasa,” ujar Tiyo.
Ia menyampaikan, BEM UGM sudah mengkritik sejak pertengahan 2025 soal anggaran pendidikan yang dirampas untuk MBG. Bahkan, Tiyo mengingatkan, BEM UGM sempat mengarak sapi dengan kepalanya ditempel menggunakan gambar Presiden Prabowo.
Namun, Tiyo menegaskan, mereka tidak sedang menghina Presiden Prabowo, tapi lebih kepada mengingatkan karena sapi merupakan simbol hewan yang memberi nutrisi lewat susu dan daging. Lagipula, ia menekankan, hewan tidak lebih rendah dari manusia.
“Itu kita lagi bicara apa bedanya Presiden yang juga punya misi yang sama, yaitu memberi nutrisi pada anak-anak Indonesia. Tapi, sayangnya, seorang Presiden tidak boleh hanya berhenti sebagai pemberi nutrisi, dia harus jadi pelaksana konstitusi, yang terjadi demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” kata Tiyo.
Ia mengingatkan, setelah ramai Agustus 2025, ada tuntutan 17+8 yang konon diterima pimpinan-pimpinan DPR RI, tapi sampai hari ini tidak ada hasil. Tiyo menilai, ada kemampatan dari struktur kelembagaan antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif.
Tiyo merasa, mereka tidak bekerja komplementer, tapi seperti mendukung bukan untuk rakyat melainkan kepentingan sendiri. Kebuntuan itu yang membuat BEM UGM merasa harus membawa masalah MBG jadi isu dunia, soal Presiden yang melanggar konstitusi.
“Bahwa ada presiden yang melanggar konstitusi untuk menjadi celah bagi korupsi, ini harus jadi isu dunia karena pemerintah hari ini sudah bisu, buta, dan tuli. Maka, barang kali dunia yang harus mengucapkannya. Saya berharap, kalau Pak Presiden ketemu Trump, Trump tolong kasih tau ke Pak Prabowo, minimal Trump tanya, itu kok ada warga yang berani ngatain kamu stupid kenapa? Karena saya yakin sampai sekarang Pak Prabowo tidak tahu BEM UGM memberi kritik kepada beliau,” ujar Tiyo. (WS05)
