Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, APBN 2026 seperti yang disampaikan dan disetujui DPR defisitnya 2,68 persen atau secara nominal Rp 689,1 triliun. Datang dari pendapatan yang ada naik 14,41 persen dan yang paling tinggi dari pajak.
Sementara, ia menerangkan, pendapatan bukan pajaknya malah minus 14 persen dengan pengeluaran yang juga mengalami kenaikan 11,34 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2025. Kemudian, pemerintah pusatnya sendiri pertumbuhannya 21,4 persen.
“Nah, ini memang merefleksikan beberapa program strategis yang naik tinggi, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya disediakan totalnya bisa sampai Rp 335 triliun, walaupun kalau bicara MBG-nya sendiri itu sekitar Rp 270-280 triliun,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Bicara Ekonomi Politik (B.E.P) di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (25/02/2026).
Ia memberikan contoh ketika kenaikan pajaknya 20 persen yang untuk kita sebenarnya sudah sangat tinggi, misalnya dengan asumsi pendapatan negara hanya tumbuh 20 persen dari targetnya 21,45 persen. Dengan angka itu defisitnya masih 2,81 persen.
Namun, Halim menyampaikan, untuk kasus Indonesia normalnya sebenarnya antara 12-15 persen. Jika diambil pendapatan negaranya 15 persen, pajaknya menjadi Rp 2.550,6 triliun, sehingga total pendapatan negara menjadi hanya sekitar Rp 3.009,8 trilun.
“Padahal, ini pajak sudah tinggi tumbuhnya, 15 persen, defisitnya itu menjadi di atas 3 persen yaitu 3,24 persen. Artinya, ini kita lihat dengan mengasumsikan pajak naik 15 persen saja, tidak cukup ternyata untuk menutup defisit di bawah 3 persen,” ujar Halim.
Halim menyampaikan skenario yang lebih masuk akal. Misal, pajak naik 15 persen tapi pengeluaran hanya 90 persen dari APBN ikuti penyerapan tahun lalu. Jadi, pendapatan negara tetap Rp 3.009,8 triliun, tapi pengeluaran turun menjadi Rp 3.650,6 triliun.
Ia menilai, jika skenario ini yang dipakai defisit masih sekitar 2,49 persen. Halim menerangkan, dampak dari fiskal dalam pertumbuhan ekonomi kisarannya antara 0,2-0,5 tergantung pengeluaran yang dikeluarkan konsumsi, infrastruktur, dan lain-lain.
“Kita tahu tahun 2026 ini yang sangat kelihatan besar sekali pengeluaran adalah di Makan Bergizi, itu sendiri Makan Bergizi itu Rp 335 triliun. Kalau betul-betul bisa dikeluarkan semua ya. Walaupun kita tahu dari pengalaman kita selama ini mungkin tidak bisa diserap 100 persen, 80 persen saya rasa sudah bagus,” kata Halim.
Ia menuturkan, ini merupakan dana yang sangat besar dari sebelumnya hanya terserap Rp 55 triliun dari Rp 71 triliun yang disediakan atau tersisa Rp 19 triliun. Tahun ini, Halim mengingatkan, akan ada penggunaan dana besar untuk MBG Rp 335 triliun.
Halim mengaku khawatir atas pengeluaran yang besar itu baik dari segi tata kelola maupun apakah dana besar itu bisa betul-betul diserap dengan baik. Ia berharap, MBG bisa benar-benar diserap karena akan berpengaruh besar ke kegiatan ekonomi.
“Tapi, intinya yang ingin saya sampaikan ABBN 2026 oke kita bisa memaklumi kalau pemerintah ingin menargetkan pertumbuhan yang panjangnya tinggi. Tapi, tidak perlu tinggi-tinggi amat sebetulnya, 15 persen saja sepanjang pengeluarannya itu dia bisa jaga sampai 95 persen, itu defisitnya masih aman,” ujar Halim. (WS05)
