Keponakan Prabowo Jadi Petinggi BI, Kredibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Dipertanyakan

Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, Bank Sentral di masing-masing negara memang selalu menjadi sasaran kepentingan politik. Termasuk, di Amerika Serikat (AS) karena Donald Trump sampai sekarang senantiasa mengincar Gubernur The Fed.

Ini menjadi sorotan setelah keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Terlebih, sebelum itu ada keputusan secara mendadak Deputi Gubernur BI sebelumnya, Juda Agung, yang mengundurkan diri.

“Di Indonesia barangkali ini suatu hal yang baru. Jadi, ini memang di satu sisi barangkali ini juga dalam pengertian menjaga independensi Bank Indonesia itu penting bagi negara seperti kita,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Rabu (28/01/2026).

Sebab, ia mengingatkan, Indonesia belum memiliki kebiasaan dan kekuatan check and balance yang teruji. Ditambah lagi law enforcement atau pendidikan hukum kita masih susah, di sisi lain kita berhadapan dengan situasi yang sangat kompleks dewasa ini.

“Jadi, jangan sampai artinya langkah yang dilakukan melakukan pergantian atau tukar guling istilahnya itu menjadi menurunkan kredibilitas tidak hanya BI, tapi juga pemerintah secara keseluruhan. Jadi, risiko ini saya pikir bukan risiko yang kecil,” ujar Halim.

Halim turut menyoroti respons Gubernur BI, Perry Wardjiyo, saat diminta pandangan soal tukar guling yang terjadi dan dampaknya terhadap rupiah. Perry menyatakan, rupiah memang sedang dalam tekanan karena ada masalah dari dalam dan luar negeri.

Halim berpendapat, ketika dipandang dari prosesnya jelas ini proses yang tidak biasa. Bahkan, tidak pernah terjadi Dewan Gubernur Bank Indonesia itu menyatakan berhenti atau mundur di tengah jalan, kecuali dia sakit atau berhalangan tetap.

“Itu pertama. Kedua, pilihan orang untuk menggantikannya pun terkesan tergesa-gesa. Artinya, masyarakat paham, masyarakat yang tahu bahwa nanti ini ada fit and proper yang dilaksanakan di DPR. Tapi, kan masyarakat tidak sebodoh itu untuk menilai,” kata Halim.

Menurut Halim, masyarakat luas tentu saja sudah memahami kalau seluruh proses ini merupakan proses yang hanya dibuat-buat. Ia menegaskan, semua ini tidak baik untuk kredibilitas Bank Indonesia maupun bagi Pemerintah Indonesia secara keseluruhan.

“Itu yang saya sampaikan tadi, ya kalau bisa sudahlah, ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau tidak nanti kita secara bangsa dari sisi tata kelola kepemerintahan dianggap jadi negara yang tidak jelas dari sisi tata kelola. Ini buruk buat kita,” ujar Halim. (WS05)