Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, dipilih jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Selain statusnya yang merupakan keluarga Prabowo, terpilihnya Thomas menuai kontroversi usai sebelumnya Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menyatakan mundur.
Ekonom senior, Halim Alamsyah mengatakan, kejadian seperti itu cukup jarang terjadi di negara-negara seperti Indonesia. Bahkan, ia menuturkan, ini baru pertama ada petinggi BI yang memiliki hubungan dekat secara keluarga dengan Presiden RI.
“Kalau istilah tukar guling artinya kita berada di kamar yang sama, guling ditukar, itu menunjukkan betapa dekatnya siapa yang ditukar. Tapi, kita tahu satu Dewan Gubernur BI mengundurkan diri sebelum terjadi tukar guling. Ini suatu proses yang tidak pernah terjadi di era Reformasi ketika BI sudah diatur UU yang independen,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (28/01/2026).
Ia mengingatkan, setelah terjadi Reformasi, independensi selalu dijaga BI karena BI memang bukan lembaga yang politis. Sebab, Halim menekankan, BI sebagai pencetak uang, mengatur arus uang, harus dijaga agar jangan sampai dikuasai partai politik.
“Karena kan berbahaya kan, kalau itu terjadi kan ini akan menjadi masalah besar di ekonomi kita bahwa Bank Sentral sudah dikuasai oleh satu partai tertentu. Nah, ini tentu akan menimbulkan iri hati atau menimbulkan friksi, menimbulkan ketidaksabilan dari sisi kegiatan ekonomi dan keuangan kita. Jadi, ini mungkin itu sebabnya latar belakangnya mengapa Bank Indonesia harus independen,” ujar Halim.
Halim berpendapat, masuknya keponakan Prabowo menjadi Deputi Gubernur BI membuat beda alasan politik atau alasan kepentingan publik di balik itu tipis. Apalagi, ada semacam salah kaprah yang sengaja dibentuk orang-orang yang punya kepentingan.
Sebab, ia menekankan, tidak mungkin BI mencapai inflasi 0 persen tanpa peduli pertumbuhan yang minus. Sebab, selalu ada trade-off, ketika ingin pertumbuhan tinggi, akan ada nilai tukar yang melemah atau inflasi yang jadi lebih tinggi.
“Ini masalahnya, selalu ada yang namanya impossible trinity, tidak mungkin dia mau mencapai pertumbuhan tinggi, inflasi serendah mungkin, nilai tukar sekuat mungkin,” kata Halim.
Soal ini, lanjut Halim, sebenarnya sudah dipertimbangkan ketika UU BI dibuat dulu, sehingga dibuat syarat-syarat dan prosedur memilih Dewan Gubernur BI. Misalnya, dia harus ada pemahaman di bidang ekonomi, moneter, keuangan, perbankan, dan lain-lain.
Semua dalam rangka menjaga agar jangan sampai orang sembarangan yang masuk karena proses pengambilan keputusan di BI sudah diatur oleh UU. Misal, mereka harus buat risalah rapat yang diterbitkan agar publik bisa melihat dan terjadi transparansi.
Transparansi itu akan menimbulkan akuntabilitas agar sejalan independensi yang diberikan kepada BI. Menurut Halim, itu semua penting karena BI harus menunjukkan dia mempertanggung jawabkan kebijakannya ke DPR, ke Presiden, dan kepada publik.
“Tentu tergantung bagaimana personality, bagaimana yang bersakutan membawa dirinya dalam Bank Indonesia, sehingga keputusannya itu betul-betul hasil dari rembukan dan diskusi yang memang profesional. Kecuali, kalau misal tiba-tiba, ya mudah-mudahan tidak ya, yang bersakutan datang mengatakan, ini permintaan dari Presiden, wah kalau sudah begitu tentu saja kita agak khawatir,” ujar Halim. (WS05)
