Walau Kondisi Waspada, Akademisi dan Masyarakat Diharap Terus Berani Bersuara

Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho menilai, waspada jadi kata yang identik dengan 2026. Ia menilai, tidak hanya soal perhitungan APBN yang mulai berat, tapi kondisi memang tidak sedang baik-baik saja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Maka itu, ia berpendapat, masyarakat sipil harus terus didukung untuk bersuara, serta mendorong dirinya sendiri senantiasa berani menyuarakan apa yang terjadi. Terutama, untuk program-program dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

“Mendorong dirinya terus berani menyuarakan apa yang terkait hidup bagi orang. Jadi, bukan hanya soal MBG, bukan hanya soal Koperasi Merah Putih, tapi misalnya ketidakadilan. Bagaimana sekarang layanan-layanan publik itu kualitasnya masih bagus,” kata Yanuar kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (27/01/2026).

Yanuar turut mengungkapkan keluhan seorang wartawan yang setengah mati mengurus sertifikat tanah yang dulu di era Presiden Jokowi ada standar waktu pengurusan. Artinya, kala itu ada SOP yang mengharuskan sertifikat harus ke luar sekian hari.

Satu contoh itu membuat Yanuar khawatir program-program yang dipaksakan di era Presiden Prabowo membuat layanan-layanan publik yang umum terkendala. Karenanya, ia menekankan, masyarakat sipil harus terus mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada.

“Masyarakat sipil gunakan media seluas-luasnya, sehingga pemerintah mau mendengar meskipun terpaksa. Oh, Aceh belum beres, Sumatera Utara belum beres, MBG sini tak beres, Kooperasi di sana bikin konflik, Puskesmas di sini, tak apa-apa, disuarakan. Kok nyinyir? Memang tugas kita warga negara, memang kita mesti menyampaikan itu,” ujar Yanuar.

Yanuar turut mengajak akademisi untuk terus bersuara, meski kemarin ada sekumpulan guru-guru besar yang dikumpulkan di Istana, walau hanya diminta mendengarkan. Ia merasa, akademisi memang tidak boleh diam hidup nyaman di belakang tembok kampus.

“Para intelektual itu kalau (Antonio) Gramsci itu kan ada dua jenis intelektual, tradisional dan organik. Jangan jadi intelektual tradisional lah, jadilah intelektual organik, intelektual yang terlibat dalam masyarakatnya,” kata Yanuar.

Kemudian, ia mengajak masyarakat bisnis waspada karena penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPH Badan rendah sekali yang tidak sampai 80 persen. Artinya, ekonomi belum pulih, transaksi belum berjalan, terutama yang jauh dari lingkar penguasa.

“Maksud saya, kelompok usaha perlu memperhatikan itu tapi juga jangan hanya ketakutan dikejar pajak, tapi malah melupakan pekerja, rantai pasok lokal,” ujar Yanuar.

Kepada mereka yang ada di pemerintahan, ia menambahkan, perlu diwaspadai tentang tekanan politik yang bisa sampai personal. Misalnya, mereka yang ada di Eselon 2 atau Eselon 3 yang deputinya berasal dari partai, tekanan itu bisa sampai dalam.

Yanuar menilai, tekanan-tekanan itu bisa berupa ancaman karir yang dimatikan atau paling tidak karir yang tidak beranjak ke mana-mana. Meski begitu, ia mengimbau, mereka yang ingin memperbaiki dan masih di dalam untuk bertahan dari tekanan.

“Saya tetap mau mengajak ayo bertahan dan yang perlu diwaspadai adalah tekanan politik itu mungkin akan makin kencang di 2026 ini. Tapi, sebagai birokrat usul, permintaan, atau saran saya adalah ayo duduk bareng cari teman, jangan menderita sendirian. Terakhir, untuk media teman-teman yang masih di media jangan jadi corong kuasa, media mesti berani bilang yang bener mana,” kata Yanuar. (WS05)