Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengibaratkan Indonesia seperti pesawat terbang yang baru mengalami pergantian pilot. Ia menilai, saat Prabowo mewarisi posisi pilot dari Jokowi, pesawat sedang terjerembab ke bawah.
Sayangnya, ia melihat, sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di 2025 turn around yang diharapkan belum terjadi. Walau stabilisasi terjadi, Wija merasa, belum tampak tanda-tanda terbang ke atas dan belum ada daya dukung untuk terbang.
“Kita berharap tentunya 2026 turn around itu terjadi karena tanpa itu Pak Prabowo tidak akan bisa mengwujudkan janji-janji kampanyenya, menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan lain sebagainya,” kata Wija kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Kamis (08/01/2026).
Ia mengingatkan, dalam kondisi normal penerimaan negara seharusnya naik, inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, dengan natural growth sekitar 8 persne. Tapi, sampai November 2025, total penerimaan negara malah turun 3,2 persen dari November 2024.
“Kalau kita bedah lebih mendalam, PPN turun, PPH individu turun, PPH badan turun. Artinya, transaksi ekonomi memang sedang berkurang, yang meningkat hanya PNBP naik 17 persen, tapi PNBP naik karena sesuatu yang bukan merupakan prestasi kita, ini sangat dinominasi oleh windfall profit akibat ekspor commodity yang meningkat,” ujar Wija.
Menariknya, lanjut Wija, windfall profit diprediksikan tidak terjadi tahun depan karena negara-negara yang jadi target ekspor pertumbuhannya melambat. Harga tiga komoditas utama kita yag terbesar (CPI, batubara, nikel) melandai, bahkan turun.
Jadi, dari sisi fiskal ada tantangan luar biasa, defisit melebar di atas target APBN mendekati 3 persen. Dampaknya, kita harus menutup itu dengan utang yang terus meningkat karena saat ini saja sudah 19-20 persen penerimaan untuk membayar bunga.
Terkait daya beli, tampak kasat mata selama 2025 terjadi pelemahan daya beli sejak awal tahun. Pada libur Lebaran 2025 saja, yang mudik merupakan prioritas, terjadi penurunan jumlah pemudik sampai 24 persen yang mengindikasikan penurunan daya beli.
“Nataru lebih sepi dari Nataru tahun lalu. Data resmi pemerintah belum terlihat, tapi lihat data-data operator telephone seluler jumlah migrasi yang ke luar dari Jakarta turun. Kalau kita lihat Bali sepi, Lombok sepi, yang dikatakan Yogya ramai, kebetulan saya orang Yogya, keluarga kami bisnis hotel, hotel di sana lebih sepi daripada Nataru tahun lalu, ini indikasi bahwa daya beli sedang turun,” kata Wija.
Kondisi itu terkonfirmasi PPN alami pelemahan hingga 6,6 persen dari tahun lalu, data PHK yang meningkat, dan lain-lain. Ia berharap, de-industrialisasi bisa benar-benar disetop karena negara-negara kaya selalu mengawali dengan industrialisasi.
Mereka melakukan industrialisasi dan kontribusi manufaktur terhadap total GDP di 25-30 persen selama beberapa dekade. Di Indonesia, manufaktur sempat 32 persen PDB pada periode 2002-2003, tapi secara gradual turun dan sekarang ada di 18,9 persen.
“Tapi, ini raw agriculture product kita masukkan, kalau itu kita keluarkan kira-kira turun 2,5-3 persen. Berarti kira-kira 15, sekian persen saja, ini tampaknya belum berhasil diantisipasi. Padahal, industri manufaktur itu sektor yang melibatkan supply chain panjang dan di antara itu ada value added yang tercipta, pemerintah dapat pajak, lapangan kerja tercipta, formal, berkualitas, masyarakat dapat pendapatan, negara dapat pajak, ini makin menyusut,” ujar Wija.
Wija menekankan, yang tumbuh hanya sektor informal dengan data Kemenaker sekitar 59 persen dari total pekerja. Namun, pengusaha-pengusaha menyampaikan angkanya sudah 70 persen. Artinya, informality sangat dominan, ada begitu banyak pekerja yang bekerja di sektor informal tanpa kepastian income dan tanpa jaminan sosial.
Data Sakernas, dari 2017 pendapatan riil pekerja Indonesia turun dan tidak imbangi inflasi dengan UMP naik rata-rata 89 persen per tahun 15 tahun terakhir. Tapi, ia menyayangkan, penerimanya hanya 40 juta orang, sedangkan sekitar 110 juta yang lain di bawah UMP justru bekerja di sektor informal yang pasti kehilangan daya beli.
“Dalam konteks fiskal, dalam konteks deindustrialisasi, dalam konteks daya beli, pemerintah tahun ini belum berhasil melakukan turn around. Saya yakin memang perlu waktu, tapi sayangnya saya sebagai ekonom belum melihat indikasi-indikasi perbaikan mulai muncul. Semoga dalam waktu dekat pemerintah melakukan perbaikan kebudayaan,” kata Wija. (WS05)
