Ekonom senior, Halim Alamsyah merasa, Indonesia terlalu besar kalau menggunakan investasi yang hanya berasal dari pemerintah. Halim mengaku sepakat dengan Menkeu Purbaya kalau mesin dari keduanya, baik pemerintah maupun swasta, harus berjalan.
“Tapi, ini perlu jelas, kebijakan investasi kita itu mau mengarah ke mana? Apakah hanya cukup hilirisasi SDA? Saya merasa kalau itu yang kita lakukan akan tidak cukup untuk menjelaskan masalah kita, yaitu banyak masyarakat kita itu yang masih di sektor informal tadi,” kata Halim kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (08/01/2026).
Ia mengingatkan, sebanyak 83 persen lapangan kerja itu ada di sektor informal dan ini merupakan masalah mendesak. Karenanya, Halim menyarankan, perlu ada lembaga yang betul-betul berada di depan untuk melakukan kajian dan melaksanakannya nanti.
“Mungkin banyak yang akan mengatakan itu kita sudah tahu semua, tapi apa benar kita sudah mengupdate-nya? Karena kondisi ekonomi kita itu sangat dinamis dan kita tahu sekali banyak sekali ketidak efisienan di berbagai tempat. Jadi, saya menyarankan lakukanlah kajian, terutama yang sifatnya itu non-tarif barier. Lakukan kajian di berbagai sektor, misalnya Bappenas yang ditunjuk sebagai badan perancang nasional,” ujar Halim.
Setelah itu, lanjut Halim, nanti disesuaikan potensi-potensi kesempatan yang muncul ketika Indonesia melakukan Free Trade Agreement dengan berbagai negara. Ia melihat, itu harus dilakukan karena kebijakan industri kita berbeda dengan 20-40 tahun lalu.
Halim mengaku heran ketika banyak negara-negara dunia melakukan kajian itu, kita malah diam ketika ada banyak pressing issue seperti lapangan kerja. Selain itu, ia menilai, pemerintah perlau menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia selama ini.
“Jangan ini dirusak lagi dengan merusak kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal. Ini dua kebijakan makroekonomi kita yang sangat dikenal di dunia yang menciptakan basis di mana Indonesia itu dianggap berbeda dari negara berkembang yang abal-abal lah, kita bukan negara yang abal-abal, kita negara yang ratingnya itu walaupun tidak tinggi banget, tapi kita masuk investment grade yang stabil,” kata Halim.
Bagi Halim, walau mungkin ada pro-kontra ketika kita menggunakan rating, setidaknya itu menunjukkan kalau Indonesia bukan negara abal-abal. Dari sana, ia menekankan, tata kelola bisa dibangun pelan-pelan memakai best practice secara internasional.
Halim mengingatkan, Indonesia sudah memiliki lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Ada pula lembaga khusus melalui Komite Stabilisasi Sistem Keuangan.
“Ini suatu capaian menurut saya ya, hanya jangan sampe karena sektor riil-nya kok tak hidup-hidup, ah kita kutik-kutik lagi nih sektor keuangannya, gitu loh. Wah, ini yang berbahaya menurut saya. Jadi, ini saya juga titip pesan, tolong ini kita jaga gitu karena ini adalah hasil yang kita capai selama ini, tidak sempurna tapi kita coba perbaiki, jangan muncul nanti satu orang saja menguasai sektor keuangan,” ujar Halim. (WS05)
