Ekonom Sarankan Pemerintah Prabowo-Gibran Perbaiki Teknokrasi, Koordinasi, Komunikasi, dan Eskekusi

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyarankan, pemerintah harus sudah memperbaiki teknokrasi dalam melaksanakan program-program yang ada. Misalnya, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Karena saya tidak melihat MBG, Kopdes Merah Putih itu mempunyai basis teknokrasi yang kuat. Buktinya apa, kebijakannya itu berubah-ubah, ada protes, ada konsen disesuaikan, ini menunjukkan konsepnya belum matang. Kalau teknokrasinya jelas, ada protes tunjukkan ini konsepnya,” kata Wija kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (08/01/2026).

Kemudian, ia menyarankan, perbaiki koordinasi karena salah satu yang absen dari pemerintahan Prabowo-Gibran dibandingkan Jokowi-JK atau Jokowi Ma’ruf tidak lain bisnis proses pemerintahan. Sekarang, tidak terlihat ada bisnis proses yang jelas.

“Pemerintahan Pak Jokowi apapun yang terjadi minimal bisnis proses itu kelihatan. Ada Menteri Sesneg, Pak Pratikno, ada Menseskab, Pak Pramono yang bekerja keras memastikan sidang kabinet agendanya habis dibahas runut tuntas. Ada notulen, arahan Presiden, dari situ Menko memimpin rapat lintas kementerian di bawah coba wujudkan, ada masalah dilapor ke atas lagi, Menseskab-Mensesneg memantau itu,” ujar Wija.

Maka itu, Wija mengusulkan, Mensesneg maupun Menseskab hari ini perlu mengambil peran sebagai pengatur proses. Sebab, ia menilai, jika peran itu tidak ada yang melakukan ketika ada yang kurang, salah, tidak di follow upa, tidak terpantau.

Akhirnya, apa yang menjadi arahan Presiden tidak akan terwujud. Wija menekankan, pemerintahan perlu pula memperbaiki komunikasi yang sampai hari ini masih banyak kurang kondusif, seperti antara menteri satu dan menteri lain yang beda pendapat.

“Itu menurut saya is a big no karena mereka ada mekanisme untuk membahas bilateral antara dua kementerian maupun dalam sidang kabinet ataupun di bawah menko. Jadi, yang namanya menteri ketika bicara di media harus sinergi dengan menteri yang lain, kan katanya hanya ada satu visi satu misi, visi dan misi Presiden,” kata Wija.

Bagi Wija, apa yang terjadi pada saat bencana Sumatera kemarin ini menggambarkan dengan begitu jelas tidak hanya koherensi komunikasi, tapi ada yang tidak layak disampaikan pejabat tinggi negara. Kemudian, Wija menyoroti kualitas eksekusi.

Menurut Wija, apapun yang sudah bagus itu kalau tidak dieksekusi oleh tim yang solid tidak akan jadi apa-apa. Ia melihat, satu tahun lebih kabinet gemuk itu masih jauh dari optimal, masih ada begitu banyak menteri dan wamen tidak jalankan peran.

“Kasihan, yang kasihan Presiden, visi-misi Presiden tidak terwujud. Kasihan menteri yang kerja dengan benar, banyak yang menteri bekerja keras kasihan karena seolah-olah karya mereka menjadi tidak kelihatan bagus. Yang paling kasian adalah rakyat yang mengharapkan adanya perbaikan kehidupan dan kesejahteraan mereka,” ujar Wija. (WS05)