Intelektual: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Karena Berjasa? Mugabe di Zimbabwe Juga Berjasa

Intelektual, Hamid Basyaib, menolak usulan yang ingin menjadikan mantan presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Apalagi, jika usulan hanya didasari argumen kalau Soeharto, yang berkuasa 32 tahun, dinilai berjasa.

“Bahwa Pak Harto itu berjasa, tidak ada yang bisa bantah juga. Seorang yang berkuasa sebegitu lamanya, di mana-mana, di Zimbabwe ada Presiden namanya Robert Mugabe, apakah dia sepenuhnya jahat atau tidak berjasa? Tidak, jasanya banyak juga. Makanya dia bertahan walau hasil pemilu dia rekayasa,” kata Hamid kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (07/11/2025).

Maka itu, ia menekankan, tidak diragukan Soeharto selama 32 tahun dia berkuasa bukan tidak memiliki jasa karena pasti ada jasa. Hamid merasa, itu tidak perlu pula direpitisi karena jadi sesuatu yang sudah jelas.

Soal predikat sebagai Bapak Pembangunan yang disematkan kepada Soeharto, Hamid mengingatkan, itu sekadar rekayasa yang didesain oleh anak buah Soeharto yaitu mantan Menteri Perdagangan, Letjen (Purn) Ali Moertopo.

“Dan, merekayasa semacam itu kan tidak susah. Kalau kamu punya power, punya uang, punya barisan pengikut, mudah sekali, tinggal di-branding,” ujar jurnalis dan penulis senior tersebut.

Tapi, ia mengingatkan, masalah-masalah yang ditimbulkan Soeharto juga sangat jelas, bahkan terang benderang. Begitu banyak pembunuhan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto.

Bahkan, lanjut Hamid, ada begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius terjadi. Parahnya, ia menekankan, seluruh dunia tahu tentang fakta itu dan sudah jadi salah satu sejarah kediktatoran dunia.

“Kan masalah yang ditimbulkan Pak Harto juga sangat blatant, ada banyak pembunuhan, ada pelanggaran HAM luar biasa, ada gross violation of human rights, itu seluruh dunia tahu. Rekamannya sudah banyak sekali di semua tempat, baik berupa artikel, buku, film, dan sebagainya,” kata Hamid.

Bagi Hamid, dibanding manfaat, jauh lebih banyak mudarat jika menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Itu perlu didengungkan bukan karena tidak menghormati Soeharto, tapi karena hormat kita ke Pahlawan Nasional.

Serta, Hamid mengingatkan, sebaiknya sebuah negara memang tidak main-main dengan predikat ini. Sebab, ia menekankan, banyak orang-orang tua kita yang memerdekakan Indonesia hanya disebut sebagai Perintis Kemerdekaan.

“Intinya sederhana, kita jujur saja sama fakta, itu semua sudah menjadi fakta. Semua orang tahu. Tapi, lagi-lagi kalau ditingkatkan jadi setinggi itu, karena saya memandang Pahlawan Nasional sesuatu yang sangat serius, mungkin yang paling serius dalam konteks ini, untuk bangsa Indonesia,” ujar Hamid.

Hamid turut menyoroti kriteria Pahlawan Nasional kita yang seperti bisa diutak-atik. Ia menilai, itu sangat tidak baik bagi sebuah bangsa karena kriterianya bisa begitu mudah diubah tergantung siapa yang jadi penguasa.

“Kalau sudah begitu sebenarnya tidak ada artinya buat sebuah bangsa itu predikat Pahlawan Nasional. Artinya, sesuatu yang sangat negotiable, ini sesuatu yang tidak usah sakral atau keramat. Kalau ini kita baca tanda-tanda bahwa kriterianya bisa mulur-mungkret, ditarik dulur. Ini yang jelek sekali, tidak berbahaya tapi jelek banget buat negara,” kata Hamid. (WS05)