Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, membenarkan birokrasi di Indonesia memang berbelit dan itu sudah berlangsung lama. Ia mengatakan, kondisi itu yang sebenarnya membuat dulu pemerintah mengeluarkan Omnibus Law untuk mempermudah itu semua.
Tapi, ia merasa, ternyata masalah yang ada belum selesai 100 persen, malah bisa dibilang semakin rumit. Mahfud setuju dengan keluhan property developer yang merasa lebih mudah membangun gedung-gedung tinggi, dibandingkan mengurus perizinannya.
Sebab, mereka harus melewati meja yang satu, lanjut lagi ke meja lain, dan meja-meja lainnya. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang diistimewakan mampu mendapat perizinan secepat kilat, bahkan menduduki dan mengklaim tanah-tanah milik orang.
“Nah, itu persoalan kita sekarang. Artinya apa? Birokrasi kita, politik kita, itu masih harus diperbaiki terus dengan semangat Sumpah Pemuda itu. Kalau kita tidak mampu memberikan pelayanan yang bagus kepada generasi muda, nasionalisme tahun 28 itu akan hilang pelan-pelan,” kata Mahfud dalam diskusi Pemuda Merawat Nalar Bangsa yang digelar Terus Terang Media di Jakarta Creative Hub, Rabu (15/10/2025).
Misalnya, ada orang Indonesia yang sulit sekali mendapat pekerjaan, mendapat izin, mendapat pelayanan yang cukup untuk maju. Akhirnya, kesetiaan orang itu terhadap Indonesia akan terkikis karena kemudahan-kemudahan bisa didapat di negara lain.
Banyak pengusaha yang mampu mengembangkan usahanya dengan mudah di negara-negara tetangga seperti Singapura, bahkan di negara-negara maju seperti Uni Emirat Arab. Akibatnya, mereka jelas memilih membangun perusahaan di negara-negara tersebut.
“Di Indonesia tidak dapat, lama-lama republik ini terkikis nasionalismenya. Itulah sebenarnya mari kita sekarang berarti aktualisasi semangat kebersatuan itu, bukan hanya Mahfud, Leon, Abigail, Ferry itu bisa sekarang berkata saya Indonesia bukan saya Madura, bukan saya China, bukan saya Padang. Sekarang, diaktualkan itu ke kebutuhan sekarang, yaitu politik yang terbuka dan pelayanan publik yang baik,” ujar Mahfud.
Soal masihkah spirit Sumpah Pemuda relevan untuk anak muda kini, Mahfud meyakini, masih. Tapi, ia mengingatkan, perlu dipikirkan lagi bagaimana merelevansikan itu. Salah satunya dengan memperbaiki kualitas birokrasi kita dan pelayanan publik kita.
Jangan sampai, Mahfud menekankan, birokrasi dan politik kita menyebabkan kehidupan sosial terancam lantaran perpecahan ekonomi yang tidak adil, tidak seimbang, tidak merata. Karenanya, cara komunikasi yang baru dan lebih terbuka bisa jadi jembatan.
“Dan saling mengerti bahwa anak muda ini, Gen Z, milenial juga, itu kebutuhannya sudah beda, caranya juga sudah beda, tidak bisa diabaikan. Kalau tidak, generasi tua itu hanya akan merusak kalau tetap jumut dengan pikiran-pikirannya sendiri,” kata Mahfud.
Kepada pejabat-pejabat publik, Mahfud menambahkan, asal tidak koruptif sebenarnya menjalankan amanah bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Lagipula, ia menilai, tidak koruptif akan membuat pejabat-pejabat ringan jalani hidup setelah tidak menjabat.
“Nah, oleh sebab itu, agar orang tidak tersandera itu ketika di dalam minimal untuk dirinya, para pemimpin itu, minimal untuk dirinya itu harus bersih, sehingga nanti kalau ke luar bisa memberikan koreksi-koreksi tanpa beban, itu aja,” ujar Mahfud. (WS05)
