Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menilai, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Artinya, pelunasan utang itu tidak perlu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Mereka akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu seperti apa studinya. Tapi, yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan), apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi, seharusnya enggak ada masalah,” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, Rabu (15/10/2025).
Purbaya menilai, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN. Purbaya mengingatkan, dividen (pembagian keuntungan) yang diterima Danantara dari BUMN hampir mencapai Rp 80-90 triliun.
“Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp 2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” ujar Purbaya.
Selain itu, ia menekankan, nilai dividen tersebut berpotensi meningkat tiap tahun dan sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah. Namun, Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar produktif.
Sebelumnya, Pemerintah telah mengalihkan seluruh dividen dari BUMN yang tadinya masuk ke kas negara untuk dikelola langsung oleh Danantara. Skema ini, menurut Purbaya, memperkuat kemampuan Danantara untuk menangani pembayaran utang KCIC.
“Tapi, ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan enggak dibayar, tapi (dibayar) Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana,” kata Purbaya.
Sekadar informasi, total investasi proyek mencapai sekitar USD 7,27 miliar atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen dari nilai proyek dibiayai melalui pinjaman dari CDB atau China Development Bank) dengan bunga 2 persen per tahun.
Ada dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan ke pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, opsi belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran. (Antara/WS05)
