Islah: Seperti di Nepal, Pemerintah Jangan hanya Pertanyakan Kewajiban Rakyat tapi Penuhi Hak Rakyat

Tokoh Madura, Islah Bahrawi mengatakan, kejadian yang sangat brutal seperti di Nepal merupakan timbunan dan ekstraksi residu kekecewaan masyarakat. Di mana, keinginan masyarakat tidak pernah tersalurkan.

Ia merasa, tidak ada mitigasi yang jelas. Sementara, di sisi lain para pejabat Indonesia berpestapora dengan harta dari negara, yang kemudian mengorbankan rakyat, sehingga hak-hak rakyat malah tidak bisa dipenuhi.

“Sementara, pemerintah hanya mempertanyakan kewajiban-kewajiban rakyat. Keseimbangan ekuilibrium antara hak dan kewajiban di dalam satu negara itu menjadi penting,” kata Islah kepada terusterang.id yang juga ditayangkan dalam program Berani di Terus Terang Media, Minggu (14/09/2025).

Ia menuturkan, ini semua mengingatkannya kepada berbagai sejarah peradaban masa lalu. Misalnya, tentang bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW memimpin di Madinah dan berusaha untuk menjaga ekuilibrium itu.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini jadi penting untuk mencegah kekecewaan lanjutan. Ini juga teguran bahwa pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan pemolisian maupun kekuatan militer untuk menghentikan ini semua.

“Obat dari semua ini adalah kebijakan pemerintah yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Jangan hanya mempertanyakan kewajiban rakyat, tapi juga memenuhi hak-hak yang dituntut oleh rakyat,” ujar Islah.

Kepada pejabat, ia menekankan, jangan sibuk flexing. Pun bagi Anggota DPR, jangan sibuk kunjungan kerja ke luar negeri tapi tidak pernah ada kejelasan hasil karena kunjungan kerja 1-2 hari, sisanya jalan-jalan.

Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus dihindari hari ini. Bagi Islah, Nepal mengalami apa yang kita sebut dengan brutalitas gerakan massa dan terjadi karena flexing dan berbagai ketimpangan yang terjadi.

“Jadi, apa yang kita butuhkan di sini adalah keseimbangan dari pemerintah kita, bukan hanya soal hak dan kewajiban rakyat,” kata Islah.

Nepal jadi pelajaran. Kalau gerakan-gerakan seperti di Jakarta tidak bisa diselesaikan tanpa melalui stabilitas politik dan ekonomi, tidak menutup kemungkinan terjadi kerusuhan-kerusuhan berseri seperti Nepal.

Bagi Islah, ini adalah teguran bagi kita semua, politisi, pemerintah, kepada legislatif, kepada kepolisian, juga kepada tantara. Bahwa, ia menegaskan, kejadian seperti ini jangan pernah dianggap enteng.

“Dan, meskipun kerusuhan yang terjadi di Jakarta ini hari ini bisa dikatakan selesai, jangan pernah kita lengah untuk menganggap bahwa itu tidak akan terjadi lagi,” ujar Islah. (WS05)