Kanselir Jerman akan Bahas Sanksi untuk Israel Buntut Serangan ke Qatar

Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengkritik tajam pelanggaran hukum internasional dan tindakan militer yang dilakukan Israel di Qatar. Merz mengaku akan berdiskusi dengan mitra-mitra Uni Eropa soal kemungkinan penerapan sanksi terhadap Israel.

“Serangan militer tentara Israel melanggar hukum internasional, melanggar integritas teritorial Qatar, sebuah negara yang lebih dari negara lain, telah berupaya memainkan peran mediasi dalam konflik ini dan sejauh ini telah sangat membantu,” kata Merz, Kamis (11/09/2025).

Meski bertanggung jawab historis atas keamanan Israel, Merz menekankan, komitmen ini tidak menghalangi kritik atas tindakan-tindakan Israel. Termasuk, serangan-serangan militer di Gaza dan pembatasan bantuan kemanusiaan ke warga sipil Palestina.

Soal posisi pemerintah Jerman terkait proposal terbaru Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Merz mengindikasikan bahwa masalah-masalah ini akan turut dibahas. Baik di Berlin maupun dengan mitra-mitra Uni Eropa dalam beberapa hari mendatang.

Von der Leyen diketahui mengusulkan pemberian sanksi kepada menteri-menteri pemerintah ekstremis Israel. Serta, pemukim-pemukim Israel yang melakukan kekerasan an penangguhan sebagian perjanjian perdagangan bebas dengan Israel.

“Saya ingin terlebih dahulu menunggu diskusi internal di Dewan Eropa, serta diskusi dalam pemerintahan koalisi kami. Kami di koalisi sepakat tindakan Israel tidak dapat diterima. Menteri luar negeri kami juga menegaskan kembali hal ini tadi malam,” ujar Merz.

Pemimpin konservatif itu turut mengkritik pemerintah Israel karena menahan pendapatan dari Otoritas Palestina. Yang mana, terdiri dari bea cukai yang dipungut Israel atas nama Otoritas Palestina untuk barang-barang impor.

Merz menekankan, pentingnya stabilitas keuangan Otoritas Palestina untuk menyediakan layanan publik dasar, termasuk pendidikan. Hal ini tidak terjadi saat ini karena pemerintah Israel menahan dana dari Otoritas Palestina yang wajib dibayarkan.

“Hal ini juga tidak dapat diterima,” kata Merz.

Namun, Kanselir Jerman itu menegaskan kembali bahwa meskipun Berlin mendukung solusi dua negara untuk konflik tersebut, Berlin percaya bahwa pengakuan kenegaraan Palestina harus datang setelah negosiasi diplomatic. Jadi, bukan sebelum proses perdamaian.

“Kami tidak akan bergabung dalam seruan pengakuan negara Palestina yang merdeka saat ini. Kami juga tidak akan berpartisipasi dalam apa yang direncanakan di tingkat PBB karena kami percaya waktunya belum tepat untuk pembentukan negara semacam itu,” ujar Merz. (Antara/WS05)