Pakar hukum tata negara, Mahfud MD berharap, menteri-menteri yang baru dilantik Presiden Prabowo tidak melanjutkan tradisi korupsi yang mungkin ada di institusinya. Ia menilai, itu kerap terjadi karena ada political trade-off, serta tidak ada unsur kompetensi dan unsur integritas yang terpenuhi dari mereka.
“Track record dan kompetensi serta integritas itu kan bisa dilacak, orang ini bersih tidak sih. Nah, itu yang menyebabkan kadang kala kaget karena ada orang hebat lalu diangkat begitu saja, padahal nggak bunyi ketika dimasukkan ke kabinet, nggak bisa, nggak nyambung gitu meski pintar sekali,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Senin (08/09/2025).
Mahfud meyakini, perjalanan 10 bulan pemerintahan Prabowo sudah mencatat itu semua dan kita bisa berharap dia memperbaiki karena masih cukup waktu bagi Prabowo. Menurut Mahfud, dukungan malah akan semakin besar kepada Prabowo kalau dia melakukan perbaikan-perbaikan ke depan.
“Jangan sampai mengulang tradisi korupsi, kalau mengganti pejabat itu kan banyak toh menteri yang sesudah ke dalam, katanya bagus, tiba-tiba korupsi, kan banyak kasus yang begitu. Karena apa? Karena syarat-syarat untuk menjadi menteri itu tidak dipenuhi,” ujar Mahfud.
Mahfud menjadikan Nadiem Makarim, yang belum lama ditetapkan sebagai tersangka korupsi, sebagai contoh. Ia mengingatkan, Nadiem merupakan orang hebat, membanggakan bangsa lewat inovasinya, tapi tanpa rekam jejak mumpuni di bidang pendidikan ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Salah satu yang disorot Mahfud minimnya interaksi Nadiem dengan perguruan-perguruan tinggi, bahkan tercatat hanya satu kali ke UI, itu pun untuk acara pelantikan. Bahkan, dalam banyak kesempatan protes sudah disampaikan pula kampus-kampus yang merasa tidak pernah diarahkan, bahkan dikritik menterinya.
“Oleh sebab itu, mari kita lihat perkembangannya. Karena ini, terutama Menteri Pendidikan, saya melihat banyak orang bertaruh nyawa demi pendidikan. Ada anak-anak kecil itu nyebrang sekolah setiap hari, kan pakai sampan jauh sekali. Ada yang pakai tali yang kalau jatuh pasti mati,” kata Mahfud.
Bagi Mahfud, menteri-menteri sebagai pembantu Presiden memang harus bekerja dengan baik. Walau semua orang memiliki hak untuk menduduki posisi itu, terutama jika Presiden sudah memutus, tapi track record, kompetensi, dan integritas rasanya tidak berlebihan menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi.
“Kita tidak boleh menggugat kenapa itu, kenapa itu, tapi tiga syarat tentang kompetensi, integritas, dan track record itu menjadi sangat penting sebagai ukuran utama bagi seseorang. Jadi, ya itu, kalau ada menteri tidak melanjutkan tradisi sebelumnya,” ujar Mahfud.
Selain itu, Mahfud mengingatkan seringnya menteri-menteri terseret korupsi karena penggunaan orang luar yang tanpa kompetensinya masuk ke Eselon 1, Eselon II, atau Eselon III. Ia mengingatkan, kasus di Kementerian Agama sebelumnya melibatkan staf-staf khusus yang melakukan korupsi atas nama Menag.
Lalu, kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang turut melibatkan staf-staf khusus Menpora. Soal ini, Mahfud membagikan pengalaman ketika ditunjuk sebagai Menkopolhukam. Saat itu, Mahfud langsung mengumpulkan staf-staf yang memang berkarir dari bawah, lalu memperkenalkan staf-staf khususnya.
“Saya perkenalkan satu-satu, ini tidak boleh memerintah Anda. Ini tangan kanan saya khusus, saya beri tugas untuk apa baru dia lapor ke saya, tidak bisa dia jalan sendiri karena dia tidak saya beri izin untuk masuk ke urusan-urusan yang secara struktural sudah di sini, kan begitu,” kata Mahfud.
Belakangan, Mahfud melihat, banyak orang-orang terjerembab karena staf-staf khusus mereka merasa hebat, bahkan mewakili menteri ke daerah-daerah. Mahfud merasa, semua ini penting dipahami menteri-menteri baru maupun menteri-menteri lama, dalam rangka menghindari jebakan-jebakan korupsi.
“Saling mengerti kan kita, nggak boleh kita itu, birokrasi itu berangkat dari bawah loh itu, karir itu, jangan diremehkan, marah mereka,” ujar Mahfud. (WS05)
