Dari MBG Bikin Pandai Bahasa Inggris sampai Pendemo Tolol, Buruknya Komunikasi Pejabat Negara

Pengamat politik, Selamat Ginting, mengkritisi pejabat-pejabat negara yang tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi bangsa dalam memberikan pernyataan. Ia menilai, fenomena buruknya komunikasi publik dari pejabat-pejabat itu, baik di parlemen maupun di pemerintahan, bisa menyebabkan krisis.

“Ini adalah situasi krisis menurut saya, mengapa, karena pernyataan-pernyataan itu menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap parlemen juga, artinya mereka tidak sensitif,” kata Ginting dalam program Sate Demokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (27/08/2025).

Ginting memberi beberapa contoh. Misalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menyatakan mereka yang demo dan menuntut DPR dibubarkan sebagai orang tolol sedunia, atau Wakil Menteri Pendidikan, Stella Christie, yang bilang MBG membuat pandai Bahasa Inggris dan Matematika.

Padahal, ia mengingatkan, pejabat negara itu harus memiliki komunikasi publik yang benar-benar rapi mengingat mereka memiliki kewajiban mewakili suara rakyat. Fenomena ini membuat Ginting teringat komentar (alm) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) soal DPR seperti Taman Kanak-Kanak (TK).

Seharusnya, lanjut Ginting, penilaian seorang Presiden seperti Gus Dur itu menjadi evaluasi. Pun ketika rakyat marah meminta DPR dibubarkan, ia menekankan, tentu ada penyebabnya. Ginting melihat, ada semacam gap antara elit-elit negara ini dengan rakyat, setidaknya dalam memahami etika komunikasi.

“Etika komunikasinya bablas, mereka tidak peduli bahwa kata-kata itu bisa menyakitkan rakyat, ini menunjukkan kalau pejabat yang lahir dari situasi pencitraan, lahir dari situasi di mana mereka tampil karena instan, bukan pengkaderan tapi dipilih karena dari favoritisme akhirnya seperti ini,” ujar Ginting.

Selain itu, ada Anggota DPR, Nafa Urbach, yang protes karena rumahnya di Bintaro ke Senayan menjadi macet. Protes itu memicu kemarahan public. Ginting menekankan, itu masalah kedisiplinan karena kalau kita memiliki janji pada jam tertentu, tentu kita bisa berangkat beberapa jam sebelumnya.

Menurut Ginting, itu karena politik yang dijalankan dengan cara berpikir sangat praktis dan pragmatis. Contoh terbaru tidak lain Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang menumpang bendera Partai Gerindra tanpa seleksi. Ada pula Kaesang Pangarep yang jadi Ketum PSI usai 2 hari daftar jadi kader.

“Apalagi, ini artis karena dia popular, masuk akhirnya joget-joget, seperti PAN dipelesetkan jadi Partai Artis Nasional, itu karena mencari tokoh-tokoh popular, sementara kapasitas tidak ada, kapabilitas tidak ada, apalagi intelektualitas, mungkin dia cuma punya isi tas,” kata Ginting.

Ginting turut menyampaikan kritik kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang malah menyampaikan keresahan lantaran gaji guru dan gaji dosen yang kecil. Padahap, sebagai Menteri Keuangan dialah yang memiliki otoritas sangat tinggi, atau bahkan tertinggi, untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Jadi, kesannya melecehkan. Ini menurut saya kok pejabat-pejabat negara baik di pemerintahan juga di parlemen tidak sensitif, belum lagi kasus Noel, Wamen, begitu dinyatakan tersangka dia langsung minta apa coba, minta amnesti, ini ampun-ampunan, menurut saya betul-betul kita harus evaluasi setahun ini,” ujar Ginting. (WS05)