Pajak Melambung, Jaringan Gusdurian Buka Suara

Kebijakan pemerintah, termasuk soal pajak diharapkan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid. Dilansir dari Antara, Minggu (24/8/2025), Alissa mengimbau pemerintah bijak dan melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan.

“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu atau Indonesia gelap,” ujar Alissa.

Anak sulung Presiden Gus Dur ini menegaskan, aksi protes atas kebijakan naiknya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seperti yang terjadi di Pati, Bone dan beberapa daerah lainnya, mestinya tak perlu terjadi jika melibatkan masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan.

Suara rakyat, lanjut Alissa, harus didengar termasuk melibatkan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Alissa menegaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius jaringan GUSDURian, terutama untuk mengantisipasi potensi melemahnya kedaulatan sipil.

“Demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat. Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” tambahnya. (JIR01)