Analis Sebut Proses ‘Dejokowisasi’ oleh Presiden Prabowo Sudah Dimulai

Pernyataan mantan presiden, Joko Widodo, dalam 2 kali kesempatan berbeda yang menyebut ada ‘orang besar’ di balik gerakan-gerakan yang menyasarnya jadi sorotan. Intelektual, Hamid Basyaib, membedah siapa saja orang-orang besar di negeri ini yang mungkin memiliki kuasa seperti yang dimaksud Jokowi.

Pertama, mantan presiden dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sayangnya, Megawati hari ini tampaknya tidak lagi memiliki kekuasaan mengingat Sekjen-nya saja, Hasto Kristiyanto, mampu diadili dan divonis. Kedua, mantan presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY, lanjut Hamid, bisa dibilang sakit hati pada Jokowi karena partainya sudah beberapa kali coba direbut oleh orang-orang yang sangat mudah diduga disokong Jokowi. Sayangnya, ia merasa, SBY hari ini sekadar Dewan Penasehat atau Pembina dari partai menengah yang suaranya mungkin hanya di bawah 10 persen.

“Jadi, tidak masuk kualifikasi orang besar, yang lain-lain lebih lagi, siapa yang paling mungkin, tidak lain tidak bukan saya kira adalah Presiden Prabowo sendiri, jadi yang dimaksud orang besar yang mem-back up semua gerakan ini menurut Jokowi, ini dugaan kita, bukan kepastian, adalah Pak Prabowo Subianto,” kata Hamid dalam program Perspektif di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (21/08/2025).

Hamid mengurai beberapa indikasi yang bisa menguatkan dugaan tersebut. Misal, kontroversi ijazah palsu yang sudah berlangsung lama, berlarut, dan hampir tidak pernah disinggung Presiden Prabowo. Kedua, wacana pemakzulan Wapres, Gibran Rakabuming Raka, yang diajukan pensiunan jenderal TNI/Polri.

“Dan, itu lagi-lagi Presiden Prabowo diam saja, untuk alasan yang tentu bisa dicari alasannya bahwa memang dia sebaiknya diam, tapi orang juga mudah bilang bahwa seorang presiden tentu bisa intervensi atau cawe-cawe atau meredam atau apapun bentuknya, yang penting urusan ini atau petisi ini jangan sampai meluas dan membesar. Nyatanya, sampai sekarang masih bergulir,” ujar Hamid.

Kemudian, terungkapnya kasus-kasus hukum yang menjerat barisan pendukung gigih Jokowi. Antara lain, kasus terpidana Silfester Matutina yang sekarang diusut setelah hampir 6 tahun dibiarkan usai divonis 1,5 penjara. Berikutnya, kasus Riza Chalid, pemain terbesar bisnis minyak yang namanya kembali mencuat.

Selanjutnya, kasus-kasus yang menyeret 2 menteri era Jokowi, Yaqut Cholil Qoumas dan Nadiem Anwar Makarim. Di sisi lain, Ibu Kota Nusantara (IKN) yang jadi obsesi Jokowi dan sebelumnya sudah dipaksakan tampak tidak dilanjutkan Prabowo. Bahkan, oleh Prabowo, upacara HUT RI dikembalikan lagi ke Jakarta.

“Terakhir, yang mengguncangkan juga pemberian abolisi terhadap terdakwa Tom Lembong yang berbulan-bulan ini kita ramai bicarakan dan pemberian amnesti Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP. Semua tahu, hampir-hampir jadi rahasia umum 2 kasus yang melibatkan Hasto dan Tom pesanan Pak Jokowi, sudah berulang orang mengatakan ini, bukan rahasia lagi dan sekarang itu dihapus oleh Presiden Prabowo,” kata Hamid.

Hamid melihat, belakangan hal-hal yang secara positif sangat dekat Jokowi mulai dihapuskan, sedangkan hal-hal yang secara negatif dekat Jokowi dimunculkan. Walau tentu saja kita masih harus menanti babak-babak selanjutnya, Hamid menyimpulkan, semua yang terjadi tidak lain merupakan proses ‘dejokowisasi.’

“Sejauh ini, yang bisa kita simpulkan tidak kurang dari program atau proyek besar yang bisa kita sebut dejokowisasi, jadi pengaruh-pengaruh Jokowi yang masih sangat terasa oleh kita semua sekarang ini pelan-pelan mulai dikikis untuk akhirnya dihabisi sampai tuntas sebagaimana terjadi pada bekas-bekas presiden yang memang sewajarnya begitu, selesai tugasnya 5 tahun, 10 tahun, sudah, diam,” ujar Hamid.

Belakangan, Hamid menambahkan, Jokowi terpaksa harus melanjutkan kiprah politik melalui mekanisme kepartaian dengan menduduki PSI yang diketuai anak keduanya, Kaesang Pangarep, sebagai kendaraan politik. Bagi Hamid, itu lebih normal dibanding melalui pemerintahan seperti yang selama ini dilakukan.

“Dengan berdebar kita menunggu apa yang akan terjadi pada 2 tokoh besar ini, kita sendiri berharap mudah-mudahan proses ‘dejokowisasi’ bisa segera berakhir dan membuat Presiden Prabowo menjadi presiden seutuhnya dengan semua perangkat kekuasaan yang melekat pada dirinya yang diberikan konstitusi kita,” kata penulis dan jurnalis senior tersebut. (WS05)