Kasus Doxing di Jawa Barat, Intelektual: Harus Disetop, Sangat tidak Pantas

Intelektual, Hamid Basyaib, menyoroti kasus doxing yang dialami seorang aktivis sosial perempuan akibat mengkirik kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Parahnya, doxing tidak hanya dilakukan pendukung-pendukung fanatik Gubernur Dedi.

“Bahkan, dalam akun-akun resmi Pemprov Jawa Barat. Paling sedikit ada 4 akun resmi Pemprov Jawa Barat, misalnya Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat itu, memajang foto si aktivis sosial ini yang ditempelkan pada fotonya Gubernur Dedi Mulyadi,” kata Hamid dalam program Perspektif di Terus Terang Media, Senin (27/07/2025).

Bacaan Lainnya

• Komnas Perempuan Minta Gubernur Dedi Setop Lontarkan Candaan Seksis

Hamid menduga, tindakan-tindakan seperti itu merupakan dampak dari respons yang diberi Gubernur Dedi terhadap kritik-kritik yang disampaikan aktivis sosial tersebut. Padahal, ia merasa, kritik dari warga negara jadi sesuatu yang sangat biasa dalam alam demokrasi.

Gubernur Dedi, lanjut Hamid, pasti paham ini karena pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang kerap memberi kritik pemerintahan. Terlebih, semua terjadi berbarengan dengan tragedi meninggalnya 3 warga dalam pesta pernikahan dari anak Gubernur Dedi.

“Jadi, sebagai pengalihan isu, itu cukup kuat dan saya kira terbukti bahwa kemudian front-nya dipindahkan oleh KDM ke konfrontasi dengan pengkritiknya ini dan orang cenderung lupa pada isu yang lebih besar yaitu hilangnya 3 nyawa manusia di Garut,” ujar Hamid.

Dimulai dari Gubernur Dedi yang memvideokan diri sendiri sambil jalan di pematang sawah, membantah pengkritik itu sambil menyebut identifikasi ‘mba berkerudung’ yang mengarah ke pengkritiknya. Padahal, kritik-kritik yang ada cukup umum ke semua kepala daerah.

“Supaya secara umum bekerjalah sebaik-baiknya. Tapi, Kang Dedi Mulyani langsung mengidentifikasi itu walaupun tanpa menyebut nama, sehingga kemudian munculah foto si pengkritik ini di akun resminya beberapa instansi dalam lingkungan Pemda Jawa Barat,” kata Hamid.

Bagi Hamid, dengan dipajangnya foto pengkritik di akun-akun resmi Pemprov Jabar, secara tidak langsung pengumuman atau pemberitahuan kepada pendukung Gubernur Dedi. Salah satunya untuk mengerahkan mungkin cercaan atau memojokkan pengkritik dengan diidentifikasi.

Menurut Hamid, kalau praktek-praktek semacam ini didiamkan atau tidak disetop, maka secara teoritis semua kepala daerah atau pemimpin nasional bisa melakukan yang sama. Sebab, mereka merasa pendukung banyak karena buktinya terpilih dalam pemilu/pilkada.

Hamid mengingatkan, kritik itu artinya mengingatkan dan orang yang menerima kritik jadi pertanda kerendah hatiannya kalau dia menerimanya dengan wajar. Apalagi, dalam konteks tadi, antara yang berkuasa dan rakyat yang dikuasai, sehingga tidak ada yang luar biasa.

Ia menilai, sebetulnya kritik tidak masalah sepanjang itu masuk akal dan wajar dan selama itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan reputasi. Karenanya, Hamid berharap, semua ini segera selesai dengan damai karena tidak ada yang diuntungkan dari kasus seperti ini.

“Jadi, mudah-mudahan kedamaian terjadi, somasi dari aktivis tadi dilayani dengan sebaik-baiknya, terjadi pertemuan, dan satu yang penting lagi, tidak perlu ada doxing karena itu tindakan yang luar biasa dan sangat tidak pantas,” ujar jurnalis dan penulis senior tersebut. (WS05)