Center of Reform on Economics (CORE) menyarankan pemerintah melakukan pengetatan impor guna melindungi industri domestik dari serbuan barang impor ilegal murah. Laporan CORE Mid-Year Economic Review 2025 menyoroti urgensi pengetatan verifikasi impor yang melibatkan TIC.
Pengetatan impor dinilai sangat penting dalam rangka membendung masuknya produk-produk ilegal dan murah yang selama ini merugikan produsen dalam negeri. Selain itu, CORE merekomendasikan penambahan subsidi untuk industri kunci seperti makanan dan minuman.
“Subsidi ini bisa berupa subsidi energi dan infrastruktur pendukung yang dapat menekan biaya produksi, sehingga industri dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor,” tulis laporan yang dirilis CORE pada Jumat (25/07/2025) tersebut.
CORE turut menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan produk local, seperti Bulog yang bisa menambah komoditas strategis lselain beras, seperti jagung dan daging ayam. Penting pula subsidi terhadap industri hilir agar mereka memprioritaskan penggunaan bahan baku domestik.
Contohnya, subsidi jagung untuk pakan ternak bagi peternak skala kecil yang diharapkan dapat menekan biaya operasional mereka. CORE menilai, langkah-langkah lain yang bisa dilakukan tidak lain mempercepat hilirisasi komoditas pertanian menjadi produk-produk bernilai tambah.
CORE menekankan pentingnya membangun keterkaitan kuat antara petani/peternak dengan industri menengah-besar. Dukungan modernisasi teknologi, mulai dari tahap produksi, pasca-panen, hingga pengolahan dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.
CORE menyebut langkah-langkah strategis ini perlu segera dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat pemulihan dan menjaga momentum pertumbuhan. Terutama, setelah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yang menjadi 4,87 persen.
“CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 melambat ke kisaran 4,7 – 4,8 persen, turun dari 4,87 persen pada kuartal I,” tulis laporan tersebut.
Perlambatan ini dipicu sejumlah masalah mulai konsumsi rumah tangga yang terus melemah, kontraksi belanja pemerintah, hingga pertumbuhan investasi yang masih lamban. Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2025, pertumbuhan diperkirakan berada di level 4,6 – 4,8 persen. (Antara/WS05)
