Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang kompleks sejak 1950. Kerjasama di bidang perdagangan, infrastruktur dan sosial budaya sudah terjalin sejak 75 tahun yang lalu. “Ini bagian dari empowerment globalizing, termasuk bagaimana melihat posisi Tiongkok dalam peta ekonomi dan politik internasional saat ini.”
Demikian paparan mantan Wakil Rois Syuriah PCI NU Tiongkok Budy Sugandi, saat menjadi narasumber dalam acara Bedah Buku berjudul “Mengarungi Jejak Merajut Asa, 75 Tahun Indonesia-Tiongkok,” yang diselenggarakan Bidang Hubungan Internasional KOPRI Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di Gedung PBNU Jakarta, (26/72025).
Budy Sugandi menegaskan, buku ‘Mengarungi Jejak Merajut Asa, 75 Tahun Indonesia-Tiongkok’ yang ia tulis bersama para penulis lainnya, adalah karya reflektif menandai tujuh dekade hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Tiongkok.
“Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang lebih fokus pada pendekatan budaya, buku ini secara khusus menyoroti dinamika politik luar negeri dan transformasi hubungan bilateral kedua negara,” papar Budy Sugandi yang juga alumni program PhD Southwest University China ini.
Dalam kesempatan ini, Budy juga mengulas peran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam membela hak-hak minoritas termasuk etnis Tionghoa. “Ketika menjadi Presiden, legacy Gus Dur sangat besar terutama bagi etnis Tionghoa, mangkanya beliau dikenal sebagai Bapak Tionghoa dan nisannya tertulis Di Sini Berbaring Seorang Pejuang Kemanusiaan yang juga ditulis dalam bahasa inggris dan mandarin”
Pembedah buku Loretta Thamrin yang merupakan pemerhati relasi Indonesia-Tiongkok mengulas tentang majunya teknologi dan etos kerja masyarakat Tiongkok. “Negara Tiongkok terus melesat maju terutama dalam bidang teknologi dan ekonomi. Buku ini mengulas hal itu secara komprehensif”, jelas Loretta.
Ketua Bidang Hubungan Internasional KOPRI PB PMII sekaligus moderator, Agustini Nurur Rohmah menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal dari rangkaian inisiatif internasionalisasi yang menjadi fokus strategis KOPRI tahun ini.
“Perempuan tidak boleh hanya jadi penonton dalam peta hubungan antarnegara. Kita perlu menciptakan ruang belajar yang mendorong keterlibatan perempuan dalam wacana diplomatik dan global, terutama di tengah arus multipolaritas yang makin kuat seperti saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum KOPRI PB PMII Wulan sari menegaskan pentingnya pelibatan kader perempuan dalam diskursus global. Ia menyebut bahwa literasi internasional bukan hanya kebutuhan, melainkan prasyarat bagi kader perempuan untuk dapat berdaya dan memimpin.
“Kami percaya bahwa kader perempuan KOPRI harus hadir dalam setiap lapisan wacana publik, termasuk di panggung internasional. Bedah buku ini adalah bagian dari upaya kami membuka cakrawala berpikir, menumbuhkan kesadaran geopolitik, dan meneguhkan identitas kader sebagai perempuan yang progresif dan berwawasan global,” tegas Wulan.
Hadir juga sebagai pembicara Ani Nigeriawati selaku Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Dahliah Umar dari Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU, Hanifah Haris selaku Direktur Yayasan Bhakti Budi Pertiwi.
Kegiatan ini mendapat respons antusias dari para peserta yang berasal dari berbagai cabang PMII dan kalangan akademik. Diskusi berlangsung hangat dan menggugah kesadaran akan pentingnya literasi sejarah diplomasi sebagai bagian dari pendidikan kader perempuan di era global. (JIR01)
