Pengamat politik dan militer dari Unas, Selamat Ginting menilai, kasus-kasus seperti judi online (judol) memang sudah jadi perhatian Presiden Prabowo. Sebab, dampak dari judol memang luar biasa baik secara ekonomi dan sosial, menyengsarakan rakyat, bahkan merusak moral bangsa.
Ginting menilai, sebenarnya Presiden Prabowo sudah memiliki senjata untuk membuktikan siapa saja orang-orang yang ikut bermain di judol. Salah satunya lewat penunjukkan Letjen Nugroho Sulistyo Budi ditempatkan sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Online kan, siber kan, dia bisa buka itu, lo bisa berkilah macam-macam, lo bisa berbohong kayak apapun, tapi gue punya anak buah datanya ada dengan dia, Anda mengelak boleh, silakan, itu juga bisa sampai dengan kasus Fufufafa, bisa dibongkar oleh BSSN,” kata Ginting dalam program Sate Demokrasi di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (04/06/2025).
Prabowo, lanjut Ginting, melakukan itu sebagai bentuk konsolidasi di tempat-tempat yang kira-kira orang berkilah. Misalnya, kasus ijazah mantan presiden Joko Widodo yang tentu bermuara di Kementerian Pendidikan, lembaga yang belakangan ternyata terseret kasus korupsi laptop.
Terbaru, Ginting mengingatkan, sudah ada tiga staf khusus mantan menteri, Nadiem Makarim, yang dicekal ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Soal kasus ijazah, Ginting merasa, Universitas Gadjah Mada (UGM) harus betul-betul jujur karena seharusnya selesai di sana.
“Sebenarnya semuanya punya data saya kira, Prabowo juga sudah tahu itu asli atau tidak asli, ini palsu atau tidak palsu, menurut saya Presiden punya perangkat untuk bisa membuktikan itu, tapi sepertinya dalam tanda petik membiarkan supaya semua menguji kebenaran,” ujar Ginting.
Terkait judol, Ginting menilai, permasalahan yang ada yaitu pemutus akses judol itu memang ada di Kominfo atau kini Komdigi, yang belakangan ternyata malah terlibat sebagai pelaku. Maka itu, ia meyakini, Presiden Prabowo harus menerapkan strategi perang untuk menanggulangi.
Menurut Ginting, strategi perang itu terus diterapkan Presiden Prabowo untuk perang melawan mafia-mafia di bidang lain. Termasuk, kata Ginting, melawan mafia tanah, mafia sawit, mafia tambang, korupsi dan lain-lain, sehingga menempatkan orang-orang yang sangat dipercaya.
Bagi Ginting, Presiden Prabowo menggunakan strategi militer karena situasi yang ada hari ini sudah dilihat sebagai upnormal yang mengharuskan hadapi mafia-mafia hitam, konglomerat hitam. Meski begitu, ia menegaskan, masyarakat sipil harus tetap mengingatkan batasannya.
“Harus ada batasnya, ada batas masa, kalau sudah normal maka Dirjen Bea Cukai diambil dari orang-orang cukai, timah begitu, yang lain begitu, di kejaksaan kalau sudah aman ya polisinya barang kali bisa turut menjaga, situasi ini dibaca Prabowo harus ada jalan ekstrim,” kata Ginting. (*)
