Intelektual, Hamid Basyaib, mengkritisi inkonsistensi posisi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo. Hal ini dipicu pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Hasbi, yang beberapa hari setelah pengunduran menerima kembali posisi itu lantaran pengunduran tidak diterima Presiden Prabowo.
Sejak awal, Hamid menyoroti keberadaan PCO yang berisikan staf-staf sampai lebih dari 50 orang, bahkan sampai harus berkantor di luar Istana Kepresidenan. Padahal, ia menekankan, menjadi jubir tentu harus bisa tidak hanya mendengarkan kata-kata literal dari orang yang dijubiri, tapi juga gestur dan lain-lain.
“Dia harus mengerti between the line-nya, apa yang tidak dikatakan presiden dia harus paham juga, karena itu perlu kedekatan fisik juga, sehingga dia tahu gesturnya dan sebagainya, ternyata mereka di luar,” kata Hamid dalam program Poker di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (07/05/2025).
Setelah diangkat dengan begitu banyaknya, ia mengaku heran, sampai hari ini public masih belum tahu untuk apa sebanyak itu dan seperti apa pembagian tugasnya. Bahkan, di tengah public yang masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, Presiden Prabowo malah mengangkat orang lain menjadi jubir resmi.
“Lalu, tiba-tiba yang diangkat jadi jubir resmi oleh presiden, presiden sendiri yang ngomong ini, adalah seorang menteri, dalam hal ini Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara-Prasetyo Hadi), ini yang membuat Hasan Hasbi kelihatannya ngambek,” ujar Hamid yang merupakan jurnalis dan penulis senior.
Selain itu, Hamid mengingatkan, Hasan Hasbi sewaktu mundur sudah menyatakan itu bukan keputusan emosional, semua sudah dipertimbangkan dengan matang, dengan tenang, dan mundur merupakan yang terbaik jika tidak menemukan jalan ke luar. Ironisnya, beberapa hari setelahnya semuanya diralat kembali.
“Sekarang dia balik lagi, artinya yang kemarin tidak matang, bohong dia, kalau memang dia teguh, dia punya prinsip yang benar, ya tetap ke luar, ternyata masuk lagi, maksud saya, inkonsistensi-inkonsistensi begini ini membuat public trust-nya turun dong, lalu orang bilang nanti kalau dia ngomong a benar tidak, jangan-jangan 3 hari diralat, pasar juga bisa bergejolak dan seterusnya, buruk sekali,” kata Hamid.
Praktisi komunikasi, Riza Primadi menuturkan, konsep seorang juru bicara seorang presiden di Indonesia memang masih belum jelas. Sejak era Reformasi, misalnya, masing-masing presiden memiliki keinginan tersendiri tentang apa yang dimaksud jubir, berbeda dengan di negara-negara seperti Amerika Serikat.
Di AS, lanjut Riza, walaupun ganti-ganti presiden, konsep secretary di Gedung Putih memang seperti itu dengan tugas yang sudah sangat jelas. Selain itu, mereka terjadwal membuat keterangan kepada media, tidak seperti di Indonesia yang dilaksanakan kapan saja sesuai keinginan presiden yang sedang berkuasa.
Pun kehadiran sosok seperti Hasan Hasbi yang sebenarnya sudah menjabat Kepala PCO sejak Presiden Joko Widodo, lalu dilanjutkan pada Presiden Prabowo Subianto. Riza mempertanyakan, apakah benar Kepala PCO sekaligus ditafsirkan sebagai juru bicara bagi presiden mengingat banyak posisi serupa.
“Apa betul si Hasan itu jubir presiden, apa jubir Istana Kepresidenan, pengertian PCO itu apa sama dengan jubir kepresidenan, dulu ada menteri sebelum Komdigi itu juga tugasnya, Kominfo itu memberi informasi, mungkin itu warisan zaman dulu, tapi konsep jubir itu semau-maunya yang jadi pemimpin saja,” ujar Riza.
Riza menyarankan, Presiden Prabowo bisa melihat saja contoh negara-negara lain dan menunjuk jubir seperti apa yang diinginkannya. Nantinya, pemerintah tinggal mengadopsi konsep yang diinginkan sesuai kondisi lingkungan Indonesia, dan mengadaptasi sesuai kebutuhan yang diinginkan Presiden Prabowo.
“Pak Prabowo pilihlah, saya tidak akan mengajukan gaya Amerika, gaya Inggris, gaya Perancis, terserah dia, mana yang bagus, sudah, aku mau seperti ini, tinggal omon-omon saja kok, tinggal perintah kan, bukan dia juga, saya mau modelnya seperti ini, buku-buku banyak sekali, kursus-kursus banyak sekali,” ujar Riza. (*)
