Pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki, menyoroti peringatan yang disampaikan Prof Mahfud MD soal bahaya negara didikte bandit. Hal itu didasarkan realitas pemerintah dalam menangani kasus-kasus besar.
Pemerintah seperti tidak ada nyali, membiarkan atau memelihara tindakan-tindakan sejumlah orang yang bertentangan sumpah jabatan atau kewajiban konstitusional. Mereka, baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di aparat penegak hukum.
“Melawan hakekat keberadaannya sebagai pemerintah, tampak membiarkan korupsi, membiarkan tindakan mencaplok tanah tanah rakyat, membiarkan pemagaran laut dan tindakan tak senonoh lain yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia,” kata Suparman dalam Visi Nomokrasi di kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat (04/04/2025).
Suparman melihat, peringatan itu lahir dari rasa geram atas sikap diam pemerintah atau tidak cukup reaktif terhadap problem bangsa yang begini besar. Apalagi, perilaku bandit sudah sering didiskusikan secara formal maupun informal di berbagai forum.
Kekhawatiran soal perilaku bandit kalangan tertentu yang kebetulan duduk sebagai orang penting di republik ini yang menjadi bagian dari sikap pemerintah sudah pula disampaikan. Baik di kampus, di luar kampus, oleh jurnalis, maupun oleh aktivis.
“Apa ini bagian sikap pemerintah atau pemerintah jadi bagian tindakan banditisme, saya tidak percaya. Tapi, pemerintah punya kewajiban membuktikan dengan tindakan tidak membiarkan, tidak mentoleransi negara ini didikte oleh kaum bromocorah itu,” ujar Suparman.
Suparman memberi contoh Meksiko yang memelihara organisasi-organisasi bandit besar dan kecil yang memiliki pengaruh di bidang politik. Mereka menguasai jalur peredaran gelap narkotika, perbudakan, perjudian, dan prostitusi yang terorganisir.
Bahkan, bandit di Meksiko bisa menentukan dan mengatur kepala negara, kepala daerah, polisi, tentara, sehingga terus eksis. Mereka melakukan korupsi sistematis dan terstruktur, menjadi ekonomi bayangan membuat investor asing takut masuk.
Suparman menekankan, pemerintah harus bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi di Meksiko untuk bisa menjauhkan Indonesia dari kendali bandit-bandit serupa. Ia berharap, Presiden Prabowo memberi perhatian serius atas ancaman ini.
“Ada realitas buruk yang bisa menjadikan Indonesia seperti bandit-bandit di Meksiko. Semoga saja tidak dan kita berharap dan kita menunggu Presiden Prabowo dengan seluruh jajaran pemerintahnya mengambil langkah tegas, tepat, untuk tidak membuat Indonesia terjerembab menjadi negara yang dikuasai para bandit,” kata Suparman.
Suparman menambahkan, dampak bagi kehidupan Indonesia di masa yang akan datang begitu mengerikan jika negara dibiarkan didikte bandit. Sebab, itu berarti kita akan mewariskan negara dengan kondisi yang karut-marut kepada anak dan cucu.
“Dikuasai oleh para bromocorah yang tujuannya hanya satu, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi kaumnya, bagi kelompoknya dengan menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia, mengerikan situasi kita sekarang,” ujar Suparman. (*)
