Webinar MMD Initiative, Pandemi Harus Jadi Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan

Perkuat Peran Kelembagaan

Ketua Dewan Pembina MMD Initiative Halim Alamsyah sebagai penanggap menilai, sejauh ini kebijakan pembangunan ekonomi sudah dalam track yang benar. Hanya perlu koreksi agar yang tertinggal dapat ditingkatkan.

“Sudah ada Nawa Cita, yang nafasnya pembangunan dari desa dan pemerataan infrastruktur. Setelah pandemi, lantas ada gangguan. Harus realokasi kepada social finance and security. Untungnya kebijakan makro ekonomi cukup fleksibel. Sektor keuangan stabil. Industrialisasi sudah dilakukan. Atensi ke UMKM juga besar,” paparnya.

Namun, kenapa lambat? Kata Halim, ternyata kita tidak konsisten dalam implementasi. Salah satunya masih terlalu menganggap enteng pengembangan dan penguatan kelembagaan. Di negara kapitalistik, ada lembaga semacam KPPU yang sangat powerful. Apa yang diputuskan, akan diikuti. Di Indonesia peran KPPU masih kurang.

Sementara di bidang hukum, ada KPK. Tapi saat ini, dia menilai kondisinya masih memprihatinkan. Ada lagi juga kelembagaan lainnya, koperasi. Namun masih belum kelihatan kiprahnya.

“Ditambah tarik menarik kepentingan ekonomi dan politik. Dominasi oligopoli masih kuat. Ada terobosan pemerintah, yakni UU Cipta kerja. Tapi kita lihat nanti implementasinya. Di masa pandemi ini, memang perlu subsidi. Namun, harus memikirkan exit policy dengan terencana. Terapkan demokrasi ekonomi dengan konsisten. Birokrasi, hukum, mental korupsi harus dibuang. Dana pembangunan harus efisien, tax system harus lebih baik,” sarannya.