Inisiatifnews.com – Cendekiawan Muslim dari Nahdlatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen mempertanyakan sikap Joko Widodo sebagai Presiden menjawab wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS.
Menurutnya, jawaban Jokowi malah cenderung menunjukkan keburukan komunikasi publik pemerintah, apalagi terkait dengan persoalan radikalisme dan terorisme.
“Saya nggak paham dengan pernyataan Presiden Jokowi ini. Jelek sekali komunikasi publik pemerintah menangani isu sepenting ini,” kata pria yang karib disapa Gus Nadir itu, Kamis (6/2/2020).
Gus Nadir menilai bahwa Jokowi justru malah menabrakkan diri sendiri tentang statusnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan. Seolah-olah dia bukan sebagai Kepala Negara yang memiliki kewenangan penuh di dalam pengelolaan pemerintahan.
“Presiden sedang membenturkan sendiri pendapat pribadi beliau dengan proses pengambilan kebijakan di rapat terbatas. Kurang elok,” tuturnya.
Perlu diketahui, bahwa Presiden Jokowi mengunggah kicauan di akun Twitternya, bahwa secara pribadi dirinya menolak pemulangan eks ISIS dari Timur Tengah.
Namun narasi yang disampaikannya justru dirinya masih menunggu hasil rapat terbatas bersama dengan jajaran menteri di Kabinet yang dipimpinnya itu.
“Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas,” kata Jokowi.
Sementara itu penilaian terkait dengan kepulangan eks teroris ISIS yang merupakan warga negara Indonesia, Gus Nadir masih sependapat dengan statemennya tahun 2019 lalu, bahwa ia yak sepakat jika mereka harus pulang ke Indonesia. Hal ini belajar dari kasus perang di Afghanistan, di mana WNI yang ikut terlibat di dalam peperangan itu justru melakukan keonaran dengan melakukan teror bom di Bali.
“Dulu alumni perang afghanistan balik ke tanah air, bikin masalah dan meledaklah bom bali. Gimana dengan ratusan alumni ISIS yang sekarang mau balik ke tanah air?,” tulis Gus Nadir 19 Juni 2019 lalu.
Apalagi jika pemerintah pusat tidak memiliki program pengendalian dan pembinaan yang jelas terkait dengan orang-orang yang sudah terpapar paham radikal dan cenderung berpotensi sebagai teroris itu.
“Kalau pemerintah nggak punya program yang jelas untuk membina mereka, maka bisa jadi mereka akan gabung dengan alumni HTI nantinya,” imbuhnya. []
