Inisiatifnews – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai bahwa tidak etis ketika di tengah-tengah musibah banjir, justru pemerintah malah berdebat tentang normalisasi atau naturalisasi sungai.
Seharusnya kata Ace, pemerintah fokus bagaimana menangani dampak banjir itu, apalagi banyak korban banjir yang saat ini membutuhkan bantuan.
“Soal normalisasi atau naturalisasi tidak penting diperbicangkan saat ini. Rakyat membutuhkan bantuan makanan, minuman, pakaian, tempat pengungsian dan pelayanan medis. Itu yang penting,” kata Ace Hasan, Sabtu (4/1/2020).
Pun jika ingin beradu argumen dan ingin dianggap konsep dia paling benar, politisi Partai Golkar itu meminta agar perdebatan tersebut dilakukan usai penanganan banjir dan bencana tersebut tuntas teratasi.
“Debat normalisasi atau naturalisasi kita selesaikan setelah banjir reda dan langsung eksekusi mana yang terbaik terkait teknologi rekayasa air yang dapat menanggulangi banjir yang selalu menghampiri Jabodetabek,” ujarnya.
“Tak usah lagi berteori dengan kata-kata. Ada banyak ahli yang menguasai di bidang itu,” imbuh Ace.
Sejauh ini, Ace mengatakan bahwa antisipasi terhadap bencana banjir harus tetap dilakukan. Apalagi berdasarkan hasil laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa curah hujan masih akan diprediksi tinggi hingga bulan Februari nanti.
“Bahkan BMKG mengatakan bahwa puncak curah hujan tinggi akan terjadi sampai bulan Februari 2020. Ini artinya kemungkinan bencana banjir tetap harus diwaspadai,” tuturnya.
Oleh karena itu, persiapan posko-posko penanganan bencana banjir harus terus disiagakan oleh pemerintah.
“Tentu kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan posko-posko banjir yang ditujukan sebagai tempat mengungsi warga yang merupakan daerah aman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sementara warga,” tutupnya. [NOE/RED]
