Haris Rusly Moti Desak Dana Kampanye Prabowo Dibongkar?

Haris Rusly Moti
Haris Rusly Moti. [foto : istimewa]

Inisiatifnews – Aktivis Petisi 28 Haris Rusli Moti meminta dengan tegas agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaduit seluruh sumber biaya kampanye Capres 2019 termasuk Prabowo Subianto. Termasuk meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari potensi korupsinya.

Bahkan keseriusan ini dikatakan Haris akan dilakukan dengan cara mendatangi BPK untuk mendesak lembaga negara itu melakukan audit yang jelas karena dinilainya menyangkut urusan kedaulatan rakyat.

Bacaan Lainnya

“Minggu depan kita bersama pak Marwan akan datang ke KPK dan PPATK untuk melaporkan temuan dan mendesak investigasi dan membuka data. Kalau pak Prabowo ada (temuan dana mencurigakan) ya silahkan juga dibuka,” kara Haris di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Bagi Haris, rakyat Indonesia perlu tahu dari mana saja sumber daya kampanye masing-masing Capres. Karena ia menilai biaya real kampanye yang sangat besar itu memiliki potensi disusupi oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan kontrol terhadap calon yang dibantu untuk dibiayai.

“Dari sumber dana kampanye yang digunakan Capres, biasanya oligarki adalah yang punya kekuasaan menggelontorkan dana untuk calon yang akan jadi kacungnya, dan ini adalah dimulainya kejahatan,” paparnya.

Foto : Inisiatifnews

Dan dalam konteks mencegah agar oligarki tidak ikut campur dalam urusan politik di Indonesia, eks aktivis 98 ini pun menilai seharusnya intelijen negara bisa mengendus dengan cepat dan menghalaunya.

“Di sinilah harusnya intelijen negara harus bergerak untuk menghalau subversif dan oligarki,” imbuhnya.

Terakhir, Haris pun menegaskan kembali bahwa seluruh lembaga negara yang memiliki andil untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Ia khawatir ketika kalangan oligarki ikut bermain dalam percaturan politik elektoral di Indonesia, maka perpecahan antar anak bangsa rentan terjadi.

“Makanya ini kita akan bawa ke KPK agar diungkap. Jangan sampai proses politik kita yang menempatkan kedaulatan rakyat dibajak oleh segelintir orang yang punya uang. Kalau kita tidak bekerja keras menyelamatkan kedaulatan rakyat ini maka di kemudian hari kita akan diadudomba,” tutupnya.