Kiai Malik Madani: Siyasah NU Harus Aliyah (Politik Tingkat Tinggi)

Inisiatifnews – Sebagai organisasi massa Islam terbesar dan garda pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Nahdlatul Ulama (NU) semestinya tidak bermain pada tataran politik rendahan atau politik praktis kekuasaan.

Imbauan ini disampaikan oleh mantan Katib Aam PBNU KH. Malik Madani saat Halaqah ke-8 Komite Khittah 1926 NU di Pesantren Tebuireng 8 Petir, Serang, akhir pekan lalu.

Dalam kegiatan bertajuk “Ngaji Khittah Bersama Gus Sholah dan Kiai Malik Madani” ini, Kiai Malik mengutip pesan dari Almarhum KH. Ahmad Sahal Mahfudz.

“Dalam rapat umum di Universitas Ilmu Al-Quran (Unsiq) Kalibeber, Wonosobo, Kiai Sahal mewanti-wanti agar NU tidak bermain-main dalam politik rendahan, siyasah safinah. Tetapi NU harus bermain dalam politik tinggi atau siyasah aliyah,” ungkap Kiai Malik.

Maksud Kiai Malik, politik tingkat tinggi adalah bukan politik praktis yang bertujuan semata hanya kekuasaan. Siyasah Aliyah adalah politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik.

Politik kebangsan, jelas Kiai Mallik, menuntut NU proaktif membentengi NKRI sebagai bentuk negara yang final bagi umat Islam di Indonesia. Sedangkan politik kerakyatan mewajibkan NU menyadarkan rakyat atas hak-haknya sebagai rakyat agar tidak menjadi alat kekuasaan bagi elit-elit politik.

Sementara etika politik, NU diharuskan mengajarkan ajaran Islam tentang politik yang beretika seperti menolak politik uang, suap, korupsi, mencegah hoaks dan lainnya.

Ditegaskannya, jika sudah masuk pada tataran politik kekuasaan, maka akan sarat dengan kepentingan. Selain itu, akan menimbulkan gesekan antara struktural dengan kultural, sehingga tidak akan pernah ada ittifaq (kesepakatan). Yang mengemuka lebih banyak ikhtilaf (perselisihan).

“Bagi mereka yang memasukkan NU dalam politik praktis, katanya untuk membesarkan NU. Padahal ini merendahkan harkat dan martabat NU sendiri,” ujarnya sembari mewanti-wanti agar Komite Khittah 1926 NU tetap netral dan lurus untuk menyampaikan kritik kepada organisasi.

Ketua Komite Khittah 1926 NU, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) menegaskan bahwa Komite Khittah berada di jalur netral. Baginya, tujuan Komite Khittah ini bukan terkait pilpres 2019 ataupun muktamar NU 2020, akan tetapi memperbaiki NU dan mengembalikan kepada relnya.

“Saya tegaskan Komite Khittah ini netral, tidak berpihak pada pasangan calon manapun. Tujuan kita bukan mendukung siapa, kita juga tidak akan mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB), itu bukan urusan kita,” tegas Gus Sholah di tempat yang sama di hadapan ratusan Kiai dari berbagai pelosok Nusantara.

Gus Sholah juga menyampaikan beberapa poin keputusan dari halaqah sebelumnya, antara lain pembentukan kepengurusan yang jelas dan mengutus perwakilan untuk sowan kepada sejumlah kiai sepuh. Komite Khittah 1926 NU juga akan berusaha bertemu dengan PBNU untuk melakukan dialog tentang beda penafsiran Khittah NU.

Gus Sholah kemudian mengutip KH Tholhah Hasan yang mengutip dari Kyai As’ad Syamsul Arifin, bahwa NU tidak ke mana-mana tetapi NU ada di mana-mana. Maksudnya, NU sebagai organisasi tidak boleh kemana-mana karena warganya ada di mana-mana. Kalau organisasi NU memihak, akan bentrok dengan warganya yang berbeda pilihan. “Sementara kalau kata Pak Hasyim Muzadi, ibarat menggembala kambing, tonggaknya kan harus ajeg. Kalau dia ke mana-mana gimana kan saling tabrakan dengan warganya, semrawut,” tandas Pengasuh Pesantren Tebuireng ini. (FM)