Pemilu Cari Pemimpin Negara, Bukan Pemimpin Agama

Inisiatifnews – Pemilu 2019 adalah salah satu ajang kontestasi demokrasi yang berlaku di Indonesia untuk memilih pemimpin secara demokratis, jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia. Para pemilih adalah warga Indonesia yang sudah memiliki hak suara yakni berusia minimal 17 tahun.

Diharapkan dari hasil pemilu yang demokratis tersebut, akan lahir para pemimpin bangsa dari kader-kader terbaik bangsa Indonesia untuk memimpin wilayah dan negaranya.

Namun saat ini tensi politik 2019 sedang panas-panasnya karena dipengaruhi oleh rampingnya ruang persaingan dalam kontestasi Pilpres 2019, dimana hanya ada dua kubu yang bertarung yakni Jokowi-Maruf (01) dan Prabowo-Sandi (02). Karena rampingnya ruang persiangan itu membuat kegaduhan di dalamnya terlalu menggema.

Dan karena rampingnya ruang kontestasi itu pula, tampak berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas pasangan yang didukung bahkan juga untuk mendowngrade lawan politik. Terlihat dengan munculnya isu SARA (Suku, Ras, Agama dan Antargolongan) semakin menggeliat seakan tanpa ada kontrol dan rem dari pihak manapun.

Antara pro Islam maupun anti Islam menjadi narasi yang semakin terlihat mendowngrade peradaban bangsa yang santun. Seakan calon satu lebih Islami dan yang lainnya tidak islami. Narasi agama menjadi dominan dibandingkan kualitas yang seharusnya dieksplorasi untuk memberikan opsi terbaik bagi rakyat pemilih untuk menentukan pilihannya di balik bilik suara di tanggal 17 April 2019 nanti.

Melihat situasi itu, tokoh bangsa yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mohammad Mahfud MD merasa perlu memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa dalam Pilpres 2019 (Pemilu) sejatinya bangsa Indonesia sedang mencari pemimpin Negara bukan pemimpin Agama. Sehingga yang dieksplorasi seharusnya adalah kualitas dan kapabilitas Capres bagaimana ia akan memimpin Indonesia ketika mendapatkan amanah dari rakyat.

Ia mengkhawatirkan ketika sentimen agama yang menjadi persoalan fundamental bangsa Indonesia terus dieksploitasi dalam ranah politik praktis dan politik elektoral itu, maka persatuan dan kesatuan antar bangsa Indonesia dan antar umat beragama akan terciderai.

“Jangan paksakan kualitas kegamaan pada Capres. Karena Pilpres untuk memilih pemimpin politik bukan pemimpin agama,”