A.S Hikam : Yang Potensial Mendelegitimasi Pemilu Adalah Yang Anti NKRI

A.S Hikam
Akademisi President University, Muhammad A.S Hikam saat menjabarkan pandangannya sebagai pengamat politik. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Pengamat politik senior, Muhamad A.S Hikam menilai bahwa pihak yang berpotensi mendelegitimasi pemilu saat ini adalah orang-orang yang anti terhadap NKRI dan Pancasila.

“Yang paling mungkin mendelegitimasi pemilu jelas adalah orang-orang yang anti pada NKRI dan penganut ideologi selain Pancasila. Dan masalahnya ada itu mereka,” kata A.S Hikam dalam sebuah diskusi bertemakan “Potensi Delegitimasi Pemilu dan Masa Depan Demokrasi” yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) di Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, sejauh ini pihak yang paling berpotensi melakukan delegitimasi pemilu adalah mereka, karena jika pemilu ini sampai gagal maka narasi yang paling mungkin bisa dimainkan pihaknya adalah sistem politik Khilafah yang paling tepat untuk dijalankan.

“Kalau pemilu sukses secara hukum tapi malah menimbulkan masalah terus maka bisa dianggap pemilu gagal. Atau mereka yang menganggap pemilu gagal total sehingga perlu ada sistem baru selain demokrasi,” paparnya.

Maka dari itu, ia pun mencoba menepis anggapan dan asumsi sempit bahwa yang melakukan delegitimasi terhadap pemilu tidak selalu berasal dari lawan politik, melainkan ada pihak lain yang sebenarnya berada di internal negara ini yang mencoba mengambil kesempatan untuk keuntungan kelompok.

“Mereka yang melakukan delegitimasi tidak selalu berasal dari lawan politik, karena ada saja mungkin kelompok yang merasa mendapatkan keuntungkan lebih besar dari kegagalan pemilu ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, A.S Hikam menilai jika sampai pemilu terdelegitimasi maka yang merugi adalah kedua belah pihak dalam hal ini adalah Capres-cawapres nomor urut 01 maupun 02.

Maka dari itu, akademisi dari President University ini meminta agar semua stakeholder mewaspadai potensi delegitimasi tersebut.

“Bukan hanya KPU dan Bawaslu saja, polisi intelijen dan pihak-pihak lain juga harus waspada terhadap upaya-upaya delegitimasi,” tutupnya.

[NOE]